Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan anak adalah perintah utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden keracunan 5.000 anak memaksa pemerintah memperketat aturan, hingga menutup 40 dapur.

KOSONGSATU.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah dinilainya tidak bisa dianggap sebagai angka semata.

“Insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus bangsa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Ahad (28/9).

Zulkifli menjelaskan, sejak kembali dari luar negeri, Presiden langsung memimpin rapat soal MBG di Halim Perdanakusuma. Malam harinya, pembahasan berlanjut. “Betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait permasalahan MBG di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). – BPMI Setpres

Pemerintah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, mengevaluasi juru masak, memperbaiki sanitasi, hingga mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). “Harus. Wajib hukumnya. Kalau tidak ada, kejadian bisa terulang,” tegas Zulhas.

Iklan
Baca Juga:
Pemerintah Memangkas Penerima MBG, Biaya Per Kepala Malah Menanjak
Kepala BGN Dadan Hindayana ketika menjenguk korban keracunan masal MBG di Bandung Barat. – Dok. BGN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, rapat lanjutan akan digelar Senin (29/9) bersama kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Rabu depan, evaluasi menyeluruh kembali dilakukan.

Kebijakan BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan, kasus keracunan mayoritas terjadi di dapur MBG yang baru beroperasi. “SDM masih kurang jam terbang. Selain itu, ada faktor bahan baku, air, dan pelanggaran SOP,” kata Dadan, Ahad (28/9).

Prabowo pun, kata dia, memberi arahan tegas: setiap SPPG harus memiliki koki terlatih, alat rapid test makanan, sterilisasi food tray, filter air, dan CCTV terhubung ke pusat. “Langkah ini untuk memastikan program gizi nasional aman,” ujarnya.

Pejabat-pejabat terkait program MBG menggelar konferensi pers tentang penanganan masalah yang muncul dari program andalan Presiden Prabowo. – BPMI Setpres

Data BGN mencatat, sejak 6 Januari hingga 31 Juli 2025 ada 2.391 SPPG beroperasi dengan 24 kasus insiden. Periode 1 Agustus–27 September bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus. Total kini 9.615 SPPG melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.

Baca Juga:
Menanti Nasib Gaji Guru di Tengah Rekor Anggaran Pendidikan

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, juga menegaskan aturan baru, di mana semua dapur wajib dipimpin dua chef bersertifikat, satu dari BGN, dan satu dari mitra. Selain itu, produk olahan pabrik tidak lagi digunakan.

“Roti nanti dibuat langsung oleh ibu murid, dimakan anaknya,” kata Nanik, Jumat (26/9).

Ilustrasi dapur MBG. – Dok. Badan Gizi Nasional

Hingga 26 September, BGN menutup 40 dapur MBG karena melanggar prosedur. Pemeriksaan dilakukan tim independen bersama Polri dan BIN.

Insiden Pencabutan Izin Liputan

Di sisi lain, sorotan publik juga muncul setelah akses liputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut Istana usai bertanya soal BGN kepada Presiden. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, menyatakan kaget. “Pertanyaan Diana menyangkut kepentingan publik. Kami ingin tahu dasar pencabutan ID Pers ini,” ujarnya, Ahad (28/9).

Baca Juga:
BGN Buka Kanal Pengaduan Khusus bagi Guru

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi singkat. “Yang penting BGN dulu, MBG dulu. Jangan sampai ada kejadian lagi,” katanya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat meminta akses liputan segera dipulihkan. Ia menegaskan semua pihak wajib menghormati fungsi pers sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999. CNN Indonesia dijadwalkan bertemu BPMI, Senin (29/9), untuk meminta klarifikasi.***