Pakar Hukum: Hak Prioritas Tanah di Surabaya Seharusnya Milik Warga, Bukan Pertamina

Luka Lama Bernama Kepemilikan

Mahfud MD menyebut pertanahan sebagai “lahan basah korupsi” — sejajar dengan pajak, bea cukai, dan pertambangan.

Ia menyinggung praktik serupa di berbagai daerah: Surabaya, NTT, Jambi — semua dengan pola yang sama. “Banyak orang kecil datang menangis karena tanahnya dirampas dan malah dipenjara,” katanya.

Pernyataan itu mengandung ironi yang nyaris purba: di negeri yang menyebut tanah sebagai “ibu pertiwi”, anak-anaknya justru diusir dari rahimnya sendiri.

Lihat Juga:

“Ini Tanah Kami, Bukan Tanah Pertamina” — Warga Surabaya Melawan Klaim Eigendom 1278

Tanah, dalam kasus ini, bukan sekadar ruang hidup. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan menafsirkan keadilan.

Dan selama hukum masih bisa ditawar di balik meja, dokumen penjajah akan terus menang atas keringat rakyat yang menanam, membangun, dan bermimpi di atasnya.***