Mengawasi proyek jalan nasional tidak harus rumit. Di Jawa Timur dan Bali, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik dapat berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat.
KOSONGSATU.ID–Melalui layanan informasi satu pintu di situs resmi, serta penguatan kanal digital seperti YouTube dan Instagram, publik diajak memahami pengelolaan proyek jalan nasional secara utuh—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan—tanpa dibebani jargon teknis yang membingungkan.
BBPJN Jawa Timur–Bali secara terbuka menampilkan struktur satuan kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lengkap dengan ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pembagian tersebut bersifat struktural dan relatif konsisten dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat dapat menelusuri penanggung jawab teknis suatu proyek cukup dengan mencermati ruas jalan yang tercantum dalam judul paket pekerjaan.
Pola ini menempatkan ruas jalan sebagai kunci utama pengawasan. Setiap ruas terhubung langsung dengan PPK dan Satker yang bertanggung jawab. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak lagi berada pada posisi pasif. Ketika muncul persoalan keterlambatan pekerjaan, perubahan spesifikasi, maupun isu kualitas konstruksi, jalur akuntabilitas dapat ditelusuri secara logis dan berbasis data, tanpa harus berspekulasi.
Keterbukaan informasi tersebut tidak berhenti pada laman resmi. BBPJN Jawa Timur–Bali juga memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai kanal interaksi publik. Laporan masyarakat terkait kondisi jalan nasional diterima dan dipantau selama dua puluh empat jam, kemudian diteruskan kepada penanggung jawab wilayah terkait untuk ditindaklanjuti. Pola ini menempatkan publik sebagai bagian dari sistem pengawasan, bukan sekadar penonton pembangunan.
Kepala BBPJN Jawa Timur–Bali, Javid, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik.
“Informasi tidak kami tutup dan kami tidak anti kritik. Kami ingin Jawa Timur dan Bali maksimal dalam memberikan pelayanan informasi, sampai tahap eksekusi pekerjaan di lapangan,” ujarnya, Jumat, 30 Januari 2026.
Pendekatan yang diterapkan BBPJN Jawa Timur–Bali ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik. Dengan membuka struktur kerja dan jalur tanggung jawab secara jelas, proyek infrastruktur jalan nasional dapat diawasi bersama tanpa kerumitan.
Praktik ini dinilai layak menjadi rujukan bagi balai besar pelaksanaan jalan nasional di provinsi lain, khususnya dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pengelolaan infrastruktur strategis. (Kurniawan)
Tinggalkan Balasan