Pemerintah menajamkan sasaran Program Makan Bergizi Gratis bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah dengan prevalensi tengkes tinggi.
KOSONGSATU.ID – Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa masyarakat di wilayah dengan angka tengkes tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Pemerintah saat ini tengah menajamkan fokus penerima manfaat program dengan menyasar daerah-daerah tersebut guna memastikan bantuan nutrisi tersalurkan secara akurat. Selain itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan agar program berjalan tepat sasaran.
Terkait penajaman sasaran ini, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
”Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan pendataan yang tertinggal, terdepan, dan terluar akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan,” ujar Zulkifli Hasan. Selain wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, program ini juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi tengkes tinggi serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Percepatan Operasional Dapur Gizi
Sebelumnya, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 1.700 satuan pelayanan yang tata kelolanya tengah dipersiapkan untuk beroperasi secara bertahap di daerah prioritas. Pemerintah mempercepat target penyelesaian yang semula direncanakan memakan waktu satu bulan menjadi hanya satu minggu.
“Dari data overlay tadi ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional yang berada di daerah dengan tengkes tinggi dan tinggi sekali. Nah, nanti ini kita bertahap kita bereskan,” ujar Sudaryono.
Pemerintah menargetkan sekitar 300 satuan pelayanan di daerah prioritas tersebut segera diaktivasi mulai pekan depan. Sudaryono juga memastikan bahwa seluruh proses pembukaan dapur baru dilakukan secara transparan untuk mencegah penyimpangan.
Selain itu, pemerintah terus menyisir sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat guna mengantisipasi tumpang tindih identitas, seperti data siswa yang tercatat ganda pada kementerian berbeda. “Kami saling ngobrol antar kementerian sehingga betul-betul tidak ada dobel identitas. Jangan sampai ada yang dobel,” kata Sudaryono.***
Tinggalkan Balasan