​Gagasan Presiden Prabowo menjadi mediator di Teheran dinilai sama sekali tidak realistis.

Iklan

KOSONGSATU.ID–​Pemerintah Indonesia melontarkan wacana ambisius di tengah memanasnya eskalasi geopolitik Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri mengisyaratkan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk terbang ke Teheran, Iran, guna bertindak sebagai penengah antara pihak yang bertikai.

Wacana ini muncul merespons serangan militer besar-besaran Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.

​Namun, gagasan tersebut langsung mendapat sorotan dari Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus eks Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal. Dia secara terbuka mengkritik rencana pemerintah tersebut.

Baca Juga:
Serangan Beruntun AS-Iran Ancam Gencatan Senjata di Teluk

Melalui akun X pribadinya, pada 1 Maret 2026, ia mempertanyakan proses kajian di internal kementerian.

​”Saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Saya heran mengapa ide ini tidak difilter dahulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis,” tegas Dino Patti Djalal, Minggu (1/3/2026).

​Konflik ini bukanlah insiden bersenjata biasa. Serangan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, bersama militer Israel, telah memakan korban jiwa yang sangat besar.

Laporan media per 1 Maret 2026 menyebutkan lebih dari 200 warga Iran tewas. Serangan mematikan tersebut bahkan dilaporkan menewaskan petinggi vital negara, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Darat Iran.

Baca Juga:
Iran Bantah Langgar Gencatan Senjata Versi Trump

Fakta ini membuat posisi Iran dipastikan tidak akan mudah menerima tawaran mediasi dari pihak luar.

​Nihil Jejak Diplomasi

​Kritik terhadap wacana ini semakin kuat jika melihat rekam jejak diplomasi Indonesia dengan Iran belakangan ini. Upaya menjadi penengah membutuhkan modal kepercayaan yang tinggi dari kedua belah pihak. Kenyataannya, intensitas diplomasi RI-Iran berada di titik terendah.

​Dalam 15 bulan terakhir sejak masa transisi pemerintahan hingga Maret 2026, Presiden Prabowo tercatat tidak pernah sekalipun bertemu dengan Presiden Iran. Belum ada satu pun kunjungan kerja ke Iran, dan tidak ada pertemuan bilateral antar-pemimpin di negara ketiga.

Baca Juga:
Dudung Sebut Istana Siapkan Jalur Hukum Dalang Demo Berbayar

Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga tercatat belum pernah melakukan kunjungan bilateral resmi ke Teheran. Ia hanya tercatat satu kali bertemu Menlu Iran dalam sebuah forum di Jenewa.

​Tawaran diplomasi ini dinilai terlalu reaktif. Publik dan pengamat menuntut agar pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono, bersikap jauh lebih hati-hati. Kegagalan memfilter pernyataan kebijakan luar negeri semacam ini justru berisiko melemahkan kredibilitas diplomasi Indonesia di kancah global.

Apalagi, sentimen publik domestik saat ini sangat sensitif terhadap agresi AS-Israel di bulan Ramadan. Kegagalan dalam upaya mediasi yang dipaksakan ini diproyeksikan dapat menjadi noda dalam rekam jejak politik luar negeri Bebas Aktif milik Indonesia.*