Saat Indonesia merayakan pertumbuhan PDB tertinggi di G20, data tabungan justru menunjukkan kelompok berpenghasilan rendah kian tergerus dan terancam jatuh ke sektor informal.
KOSONGSATU.ID – Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Angka itu adalah yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir, sekaligus tertinggi untuk periode triwulan pertama dalam 13 tahun terakhir.
Klaim sebagai yang terkuat di antara negara-negara G20 langsung disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di hari yang sama, dari Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. “Di antara negara yang sudah keluar datanya — termasuk China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Amerika Serikat — kita yang tertinggi,” ujar Airlangga. Ia menambahkan, data India saat itu belum dirilis, sehingga posisi Indonesia di G20 masih bersifat sementara.
Konsumsi Lebaran, Bukan Fondasi
Pertumbuhan tersebut bertumpu pada dua pendorong yang bersifat musiman. Pertama, konsumsi rumah tangga yang melonjak selama Ramadan dan mudik Lebaran, tumbuh 5,52 persen. Kedua, belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen — didorong percepatan realisasi anggaran kementerian/lembaga, pembayaran THR aparatur sipil negara, dan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp51 triliun hingga Maret 2026.
Tanpa dua faktor itu, struktur pertumbuhannya jauh lebih rapuh. Secara kuartalan (quarter-to-quarter), ekonomi justru terkontraksi 0,77 persen dibanding kuartal IV-2025. Ekspor hanya tumbuh 0,90 persen, sementara impor melesat 7,18 persen.
Siapa yang Tidak Kebagian?
Di sisi tenaga kerja, data BPS menunjukkan upah riil pekerja hanya naik sekitar 1,8 persen — jauh di bawah angka PDB. Pengamat ekonomi LPEM UI Teuku Riefky mencatat, meski PDB tumbuh 4–5 persen dalam beberapa tahun terakhir, upah riil tidak pernah tumbuh di atas 1 persen. Ketimpangan itu terlihat nyata pada data tabungan: kelompok dengan simpanan di bawah Rp100 juta rata-rata hanya menyimpan Rp1,7 juta — turun dari Rp4,2 juta sebelumnya.
Sementara itu, porsi pekerja informal secara nasional justru meningkat, dari 59,40 persen pada Februari 2025 menjadi 59,42 persen pada Februari 2026 — setara sekitar 87 juta orang yang bekerja tanpa jaminan sosial memadai. Kondisi ini oleh sejumlah ekonom disebut sebagai informality trap: pertumbuhan terjadi, tetapi mesin penciptaan lapangan kerja yang layak tidak ikut berputar.
Beban APBN yang Diam-Diam Membesar
Ekspansi fiskal agresif di awal tahun itu meninggalkan konsekuensi. Defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB — naik lebih dari 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini memunculkan pertanyaan: apakah belanja negara sebagai pendorong utama masih bisa dipertahankan di kuartal II hingga IV-2026, ketika momentum Lebaran sudah berlalu?***
Tinggalkan Balasan