Bakom meluncurkan buku saku 0 persen kemiskinan untuk memetakan dukungan negara sepanjang hayat.


KOSONGSATU.ID – Pemerintah meluncurkan buku saku berjudul 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Buku setebal 82 halaman itu memuat gambaran menyeluruh tentang arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan kemiskinan hingga nol persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku saku itu lahir dari semangat besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, semangat tersebut juga berpijak pada amanat konstitusi negara.

“Sesuai dengan semangat Bapak Presiden yang ingin mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Semangat yang dilakukan Bapak Presiden ini adalah semangat yang berlandaskan konstitusi,” kata Angga saat peluncuran buku saku itu di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Angga menegaskan buku tersebut disusun sebagai sarana komunikasi pemerintah agar program prioritas presiden dapat dipahami secara utuh. Bagi Bakom RI, buku saku itu juga menjadi panduan untuk menjelaskan kebijakan negara kepada masyarakat secara lebih terarah dan menyeluruh.

Buku itu memetakan dukungan kesejahteraan yang disiapkan pemerintah dalam berbagai fase kehidupan warga. Cakupannya dimulai sejak masa kandungan, berlanjut ke usia balita, usia sekolah, usia kerja, hingga kelompok lanjut usia. Negara ingin hadir di setiap tahap kehidupan.

“Ini sebagai sebuah panduan buat kami bagaimana negara hadir untuk seluruh rakyat sepanjang hayatnya. Dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya,” ujar Angga dalam peluncuran yang sama pada 8 April 2026.

Program Disusun untuk Tepat Sasaran

Melalui buku saku itu, Bakom RI juga ingin memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara tepat. Pemerintah tidak hanya ingin program diketahui publik, tetapi juga ingin dampaknya bisa diukur dan benar-benar dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Angga mengatakan pemerintah berkewajiban memastikan setiap kebijakan kesejahteraan sampai kepada masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi dinilai sama pentingnya dengan pelaksanaan program, agar manfaat yang disiapkan negara tidak berhenti di tingkat perencanaan semata.

“Kami harus memastikan bahwa setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah pemerintah yang diambil, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, sampai kepada telinga masyarakat, sampai kepada menerima manfaat,” kata Angga.

Selain menjadi alat komunikasi kebijakan, buku saku itu diharapkan dapat menumbuhkan empati sosial di tengah masyarakat. Angga berharap publik ikut tergerak untuk saling mengingatkan bahwa masih ada warga di sekitar mereka yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

DTSEN Jadi Basis Penyaluran Bantuan

Angga menambahkan, pemerintah juga ingin memastikan bantuan sosial dan program prioritas disalurkan secara tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis data utama dalam penentuan penerima manfaat.

Dengan penggunaan DTSEN, pemerintah menargetkan bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak. “Kita berupaya semaksimal mungkin agar penerima manfaat adalah orang-orang yang memang berhak,” kata Angga pada Rabu, 8 April 2026.***