Iklan

Muhammad Rafif, santri SMK NU Kudus, menolak jatah makan gratis demi mendesak kenaikan gaji guru menjelang Muktamar NU ke-35 di Juli mendatang.

Oleh: Faried Wijdan | Penulis KosongSatuID

Aksi berani Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa SMK NU Miftahul Falah Cendono, Kudus, memantik diskusi panas di media sosial. Ia secara terbuka menolak jatah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dirinya sendiri.

Melalui surat terbuka pada Kamis (2/4/2026), Rafif meminta anggaran senilai Rp6,75 juta miliknya dialihkan untuk kesejahteraan guru. Ia merasa prihatin melihat dedikasi para pengajar yang belum sebanding dengan upah mereka.

Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Seluruh Menteri Bantu Benahi Program MBG Secara Matang

Langkah santri ini kini menjadi tekanan moral bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi ini didesak membawa isu kesejahteraan guru ke meja sidang Muktamar NU ke-35 pada Juli atau Agustus 2026 mendatang.

Ujian Nurani Jelang Muktamar

Publik menanti apakah PBNU berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih, instruksi Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sebelumnya meminta jajaran NU tidak bersikap antagonistik kepada penguasa.

Kritik juga datang dari Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid. Ia menyoroti kedekatan struktural NU dengan kekuasaan yang dikhawatirkan dapat mengubah nilai fundamental organisasi secara drastis.

“Banyak dari kita dan anak-anak muda sangat khawatir,” ujar Alissa pada Selasa (7/1/2025). Keresahan ini semakin nyata seiring munculnya fenomena santri yang peka terhadap nasib guru di akar rumput.

Baca Juga:
Said Aqil Ingatkan NU Tak Terjebak Administrasi

Ironi Gaji Guru Rp50 Ribu

Data Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkap fakta memilukan di tengah megahnya anggaran MBG. Di Kabupaten Sumedang, gaji guru PPPK paruh waktu tercatat hanya menyentuh angka Rp50.000 per bulan.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyebut kebijakan MBG berisiko memangkas anggaran pendidikan hingga Rp268 triliun. Hal ini membuat porsi anggaran pendidikan di APBN 2026 turun ke angka 11,9 persen.

“Guru honorer merasakan kerugian konstitusional akibat kebijakan ini,” tegas Iman, Jumat (13/2/2026). Anggaran pendidikan murni kini tergerus demi program makan yang menghabiskan porsi sangat besar.