Di balik klaim “Bebas Aktif”, Indonesia kini bermain dua kaki di antara pendanaan infrastruktur NDB dan dinginnya respon Washington. Apakah strategi “Jalan Tengah Agresif” Prabowo membuahkan hasil?
KOSONGSATU.ID — Spekulasi itu telah berakhir tepat setahun lalu. Januari 2025 menjadi titik balik sejarah diplomasi Indonesia ketika Menteri Luar Negeri Sugiono, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan status Indonesia bukan lagi sekadar “Partner Country”, melainkan Anggota Penuh (Full Member) blok ekonomi BRICS.
Kini, di Februari 2026, euforia diplomasi telah mereda, berganti dengan kalkulasi untung-rugi yang riil. Narasi “Bebas Aktif” yang selama ini menjadi kompas, kini diuji di tengah tarikan gravitasi geopolitik yang kian tajam antara poros Beijing-Moskow dan Washington-Brussels.
Bukan Sekadar Peninjau
Pergeseran ini terjadi kilat. Hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan sejak surat ketertarikan (Letter of Interest) diserahkan Menlu Sugiono pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Oktober 2024, hingga konsensus tercapai pada 6 Januari 2025.
“Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh,” tegas Sugiono dalam konferensi pers resmi di Jakarta, 10 Januari 2025 lalu. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah “wujud nyata politik bebas aktif, bukan penyimpangan.”
Namun, bagi para pengamat, langkah ini lebih dari sekadar diversifikasi mitra dagang. Ini adalah manuver high-risk, high-reward.
Gula-Gula Pendanaan Timur
Motivasi ekonomi menjadi pendorong utama. Dengan akses ke pasar yang mencakup 40% populasi dunia, Indonesia mengincar New Development Bank (NDB)—bank pembangunan milik BRICS—sebagai alternatif pendanaan proyek strategis.
Di tengah tingginya suku bunga pinjaman lembaga keuangan Barat, NDB menawarkan skema yang lebih kompetitif tanpa syarat politis yang seringkali “mencekik” seperti isu lingkungan (EUDR) atau hak asasi manusia yang kerap disyaratkan Eropa.
Laporan Kementerian Pertahanan 2025 dan data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) hingga 15% dalam perdagangan intra-BRICS, menandakan upaya serius mengurangi ketergantungan pada Dolar AS.
Ekonom Senior dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai posisi ini strategis. “Indonesia bisa memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang global. Meskipun belum memiliki aliansi militer kuat, kekuatan ekonomi BRICS+ sangat besar,” ungkapnya pasca KTT BRICS di Brasil, Juli 2025.
Dinginnya Sambutan Barat
Namun, setiap aksi memiliki reaksi. Di seberang pasifik, Washington merespons dengan diplomasi yang sopan namun berjarak.
Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, telah memberikan sinyal sejak awal. “Ini adalah keputusan Indonesia… Kami menghargai keputusan tersebut,” ujarnya. Namun, ia menyisipkan penekanan halus bahwa AS telah menjalin kerja sama di banyak organisasi lain, sebuah isyarat diplomatis bahwa AS akan memprioritaskan “teman setia”.
Dampaknya mulai terasa di tahun 2026. Proses aksesi Indonesia ke OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)—klub negara maju yang didominasi Barat—mengalami perlambatan tinjauan politis. Standar transparansi BRICS yang seringkali bertabrakan dengan standar OECD menjadi batu sandungan baru.
Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, sejak awal tahun lalu telah memperingatkan risiko persepsi ini. “Bergabungnya Indonesia ke BRICS membuat AS mungkin akan menganggap Indonesia bukan destinasi investasi utama atau Friend-shoring,” analisisnya.
Kekhawatiran ini terbukti dengan melambatnya komitmen investasi teknologi tinggi (semikonduktor) dari AS yang khawatir akan kebocoran teknologi ke poros China-Rusia via Indonesia.
Jalan Tengah yang Agresif
Pemerintahan Prabowo tampaknya sadar betul akan risiko ini. Strategi yang dimainkan bukan lagi “mendayung di antara dua karang” yang pasif, melainkan apa yang disebut analis sebagai “Jalan Tengah Agresif”. Indonesia menggunakan BRICS sebagai leverage (daya tawar) terhadap Barat: “Jika kalian persulit kami, kami punya alternatif.”
Memasuki tahun kedua keanggotaan ini, Indonesia berdiri di persimpangan krusial. Di satu sisi, dana segar untuk infrastruktur raksasa mulai terlihat hilalnya dari NDB. Di sisi lain, akses ke teknologi dan pasar premium Barat menjadi lebih terjal.
Tahun 2026 bukan lagi soal “ke mana Indonesia berkiblat”, melainkan seberapa tangguh ekonomi domestik menahan guncangan akibat “bermain api” di antara dua raksasa yang sedang berseteru.***
Tinggalkan Balasan