DPR menjaring usulan soal rekrutmen KPU dan pengawasan di desa. Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

KOSONGSATU.ID — Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR menghimpun masukan untuk revisi UU Pemilu di Denpasar, Bali, Jumat, 20 November 2026. Pesertanya antara lain pemerintah daerah, akademisi, KPU, dan Bawaslu.

DPR menyatakan hasil forum akan dihimpun sebagai bahan penyusunan pasal. Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menargetkan draf selesai akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027.

Apa Usulan yang Menyangkut Hak Pilih dan Pengawasan?

Anggota Komisi II Muhammad Khozin menyoroti independensi seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Ia menyebut lembaga independen atau perguruan tinggi sebagai opsi untuk menangani rekrutmen.

Khozin juga mengatakan Panja sedang mengkaji usulan badan sementara yang melibatkan wakil partai untuk mengawasi KPU dan Bawaslu.

Isu rekrutmen juga muncul dalam seleksi anggota KPU periode 2027–2032. Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah membuka susunan panitia dan jadwal seleksi.

Di tingkat desa dan kelurahan, jumlah pengawas yang terbatas menjadi alasan pengawasan yang melibatkan warga ikut dibahas. Salah satu peran warga ialah melaporkan dugaan pelanggaran.

Bawaslu Bali mengusulkan akses langsung ke data pembanding dari pemerintah. Akses itu akan membantu pengawas mengecek apakah warga yang berhak memilih sudah masuk daftar.

“Akses data yang terbatas” menjadi salah satu kendala yang disampaikan anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka dalam forum itu.

Di luar forum Bali, KPAI pada Sabtu mengusulkan usia minimum pemilih naik dari 17 menjadi 18 tahun. KPAI juga meminta status sudah atau pernah menikah dihapus sebagai dasar hak pilih.

Kapan Pemilih Mencoblos untuk DPR dan DPRD?

Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Dalam pemilu nasional, pemilih mencoblos untuk presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD pada hari yang sama.

Pemilih kemudian mencoblos untuk DPRD dan kepala daerah pada hari yang sama. Pemilu daerah digelar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan DPR dan DPD atau presiden dan wakil presiden.

MK menyerahkan pengaturan masa peralihan jabatan anggota DPRD dan kepala daerah kepada pembentuk undang-undang. Di forum Bali, akademisi menyoroti kebutuhan anggaran dan edukasi pemilih.

Anggota Komisi II Ahmad Irawan mengajukan opsi lain dalam forum itu, yakni memisahkan pilpres dari pemilihan legislatif seperti pada 2009 dan 2014. Ia mengatakan opsi itu akan disimulasikan.***