MPR membagi pemeriksaan berkas calon wapres ke tiga kelompok. Tim akan mengecek dokumen langsung ke instansi terkait.

KOSONGSATU.ID — Tim verifikasi MPR membagi tugas pemeriksaan berkas dua calon wakil presiden ke dalam tiga kelompok kerja. Pembagian itu diputuskan dalam rapat pada Jumat, 20 November 2026.

MPR membentuk tim ini setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama beserta dokumennya. MPR kemudian memilih satu di antara keduanya.

Siapa yang Memeriksa Berkas dan ke Mana Tim Akan Mengecek?

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengoordinasikan tim verifikasi. Habiburokhman mengetuai tim yang bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.

Anggota tim dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan kelompok kerja dua menangani dokumen di bidang hukum. Ia menyebut pengadilan dan KPK sebagai tujuan pengecekan.

“Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” kata Hinca kepada wartawan seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut ada sekitar 22 persyaratan, termasuk ijazah. Pasal 135 Tata Tertib MPR mengatur bahwa daftar syarat dilampirkan pada surat MPR kepada Presiden.

Apa yang Terjadi Jika Berkas Kurang Lengkap?

Pasal 137 Tata Tertib MPR memberi tim waktu paling lama tujuh hari kerja sejak Presiden menyerahkan berkas. Tim wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dalam rapat gabungan.

Jika berkas salah satu atau kedua calon kurang lengkap, Pasal 138 mengatur bahwa pimpinan MPR menyurati Presiden untuk memperbaiki atau melengkapinya paling lambat empat hari kerja sebelum sidang.

Pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim hingga 24 jam sebelum sidang. Jika berkas masih kurang lengkap, pimpinan dapat menggelar rapat gabungan untuk menunda sidang.

MPR menjadwalkan sidang pemilihan pada 9 Desember. Muzani menyebut 25 November sebagai tenggat pengajuan nama.

Mahfud MD mempersoalkan jadwal itu karena tata tertib menghitung tenggat 14 hari dalam hari kerja.***