Kredit perbankan tembus Rp9.245 triliun pada September 2026, tetapi kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86 persen akibat warga menahan utang baru.

KOSONGSATU.ID — Pertumbuhan kredit perbankan nasional belum sepenuhnya ditopang permintaan rumah tangga hingga September 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86 persen secara tahunan (year on year) pada periode tersebut.

Capaian itu tertinggal jauh dari kredit investasi yang melonjak 23,20 persen dan kredit modal kerja sebesar 11,89 persen secara tahunan.

Perlambatan ini mencerminkan pembiayaan rumah tangga masih tertekan faktor daya beli, ekspektasi pendapatan, serta kehati-hatian mengambil utang baru.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyoroti ketimpangan laju penyaluran pembiayaan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026).

“OJK senantiasa memantau kondisi perkembangan kredit konsumsi yang masih tumbuh lebih moderat dibandingkan kredit investasi dan kredit modal kerja,” kata Dian.

Kredit Investasi Melaju, Konsumsi Tertahan

Secara keseluruhan, total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp9.245 triliun pada September 2026 atau tumbuh 13,26 persen secara tahunan.

OJK menilai laju pertumbuhan kredit agregat tersebut masih terjaga dalam momentum yang baik meski distribusinya antarkategori belum merata.

Keberlanjutan ekspansi kredit juga bergantung pada kemampuan sektor riil menyerap dan memanfaatkan pembiayaan secara produktif.

Dian memperkirakan fungsi intermediasi perbankan hingga akhir 2026 tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan otoritas.

Dalam evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB), OJK menemukan sejumlah bank menyesuaikan strategi mengikuti dinamika makroekonomi dan biaya dana.

OJK menilai revisi RBB tersebut lazim dilakukan untuk merespons kondisi eksternal dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko.

Prospek 2027 dan Prinsip Kehati-hatian

Memasuki 2027, intermediasi perbankan akan dipengaruhi kondisi ekonomi global dan domestik, arah kebijakan moneter, serta likuiditas.

Efektivitas program pemerintah di sektor fiskal, perdagangan, dan industri diharapkan mengerek aktivitas ekonomi sekaligus permintaan kredit.

“OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar dan penerapan manajemen risiko yang memadai,” ujarnya.

OJK juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam KSSK guna menjaga stabilitas keuangan.***