Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja agar mewaspadai tautan palsu dan pesan berantai yang mengatasnamakan BSU 2026. Peringatan tersebut disampaikan melalui siaran pers pada 24 Oktober 2026.
KOSONGSATU.ID — Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta pekerja berhati-hati terhadap informasi dari luar kanal resmi.
“Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” ujar Indah dalam pernyataan tersebut, dikutip kembali Sabtu (14/11). Kemnaker menyebut pesan penipuan dapat beredar melalui WhatsApp maupun pesan langsung.
Peringatan Terkait Pencarian Informasi
Peringatan itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat mencari informasi bantuan. Pencarian kapan BSU 2026 cair muncul pada snapshot Google Indonesia selama 24 jam.
Namun, pencarian tersebut tidak membuktikan bahwa suatu tautan benar-benar milik penyelenggara. Data tren juga tidak dapat memastikan jadwal pembayaran ataupun menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan.
Kemnaker mengumumkan rentang penyaluran November–Desember 2026. Informasi periode tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan setiap pesan yang menjanjikan pencairan.
Periksa Identitas dan Ketentuan Program
Program BSU 2026 memiliki dasar persyaratan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan.
Mereka juga harus menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Selain itu, aturan menetapkan batas dasar penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Untuk pekerja di wilayah dengan UMK lebih tinggi, batas penghasilan mengikuti ketentuan UMK. Angkanya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Jika wilayah tidak menetapkan UMK, peraturan mengacu pada UMP dengan ketentuan pembulatan. Daftar wilayah terkait tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian dari aturan.
Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Program ini mengecualikan ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri. Karena itu, janji bantuan tanpa pemeriksaan persyaratan tidak menggambarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan.
Bantuan ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan dan dibayarkan sekaligus. Nilai totalnya Rp900.000, dengan pelaksanaan mempertimbangkan penerima yang memenuhi syarat dan ketersediaan anggaran.
Ikuti Kanal yang Disebut Penyelenggara
Dalam peringatannya, Kemnaker meminta pekerja memeriksa alamat situs, tidak membagikan OTP, PIN, atau kata sandi, serta tidak membayar biaya dengan iming-iming pencairan BSU.
Logo Kemnaker pada pesan atau situs juga tidak menjamin informasi itu asli. Apabila ragu, pekerja diminta menutup tautan dan memeriksa pengumuman melalui kanal resmi.
Pekerja tetap perlu membaca tanggal pengumuman yang dirujuk. Informasi lama mengenai status program tidak otomatis menjelaskan perkembangan terbaru, begitu pula pesan baru belum tentu berasal dari penyelenggara.***
Tinggalkan Balasan