Apindo meminta aturan dana cadangan pesangon diselaraskan dengan program pensiun. Undang-undang mengatur kewajibannya, sedangkan mekanismenya memerlukan aturan pelaksanaan.
KOSONGSATU.ID — Kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon memunculkan pertanyaan tentang pembayaran hak pekerja ketika terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah memastikan skema tersebut tidak tumpang tindih dengan program pensiun yang sudah berjalan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan pesangon dan dana pensiun memiliki fungsi berbeda. Pesangon membantu pekerja memenuhi kebutuhan setelah kehilangan pekerjaan.
“Nah, yang kita jaga jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan undang-undang tentang P2SK,” kata Bob, Selasa, 10 November 2026.
P2SK merupakan singkatan dari Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang tersebut antara lain mengatur sektor dana pensiun.
Menurut Bob, Apindo masih mengumpulkan masukan dari dunia usaha dan asosiasi dana pensiun. Kekhawatiran tersebut bukan kepastian bahwa dana pensiun pekerja akan berkurang.
Ketentuan dana cadangan tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan catatan JDIH BPK, undang-undang itu berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dengan demikian, perkembangan terbaru adalah tanggapan pengusaha terhadap aturan yang telah terbit sebelumnya.
Apa yang Diatur tentang Dana Cadangan?
Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Tujuannya menjamin hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Pasal tersebut menyebut dana dikelola lembaga pemerintah. Namun, rumusannya belum menyebut nama lembaga pengelola, besaran setoran, atau tata cara pencairan.
Kewajiban penyediaan dana cadangan dikecualikan bagi pengusaha usaha mikro dan kecil. Pengecualian ini secara khusus menyangkut penyediaan cadangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana tersebut diperintahkan untuk diatur melalui peraturan pemerintah atau PP.
Bagi pekerja, sumber dana pembayaran perlu dibedakan dari besaran hak yang diterima. Pasal tentang cadangan mengatur penyediaan sumber pembayarannya.
Karena itu, kewajiban menyediakan cadangan belum cukup menjelaskan kapan dana dapat dicairkan, siapa yang mengajukan, dan bagaimana pembayaran dilakukan ketika terjadi sengketa.
Apakah Dana Pensiun Akan Berkurang?
Belum ada dasar dari ketentuan yang diperiksa untuk menyimpulkan dana pensiun pekerja otomatis dipotong atau dialihkan menjadi dana cadangan pesangon.
Apindo meminta penyelarasan karena kedua skema berkaitan dengan perlindungan keuangan pekerja, tetapi memiliki tujuan dan waktu pembayaran berbeda.
Hubungan keduanya perlu diperjelas dalam aturan pelaksanaan, termasuk perlakuan terhadap pekerja yang sudah mengikuti program pensiun.
UU tersebut memberi waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Tenggat itu berbeda dari tanggal berlakunya undang-undang.
Penjelasan pemerintah berikutnya diperlukan mengenai lembaga pengelola, sumber setoran, mekanisme pembayaran, serta hubungan dana cadangan dengan program pensiun.***
Tinggalkan Balasan