Ditolak di Olimpiade London 1948 dan dipaksa memakai paspor Belanda, Soekarno membalasnya dengan menggelar PON I di Solo. Olahraga bukan sekadar urusan keringat dan medali, melainkan senjata diplomasi untuk mempertahankan revolusi.
KOSONGSATU.ID-Tawaran itu datang bagaikan pil pahit bagi sebuah republik yang baru seumur jagung. Pada tahun 1948, panitia Olimpiade XIV di London memberikan satu syarat mutlak jika atlet-atlet dari Nusantara ingin berlaga di kancah dunia: mereka harus bertanding menggunakan paspor Belanda.
Sebuah ironi yang menyayat harga diri bangsa.
Bagi para pejuang yang tengah berdarah-darah di medan perang mempertahankan kemerdekaan, memakai identitas sang mantan penjajah di gelanggang internasional sama saja dengan bertekuk lutut dan menyerahkan kedaulatan. Dari penolakan dan rasa perih inilah, embrio sebuah perlawanan raksasa di arena olahraga mulai terbentuk.
Kala itu, Indonesia belumlah mendapatkan pengakuan penuh secara internasional. Kondisi sosial-politik di dalam negeri sangatlah genting, dihantui oleh bayang-bayang tekanan agresi militer Belanda yang bernafsu untuk kembali menancapkan kuku kekuasaannya di Indonesia.
Di meja perundingan, pihak Belanda berusaha keras memutus urat nadi diplomasi Indonesia, tak terkecuali di bidang olahraga. Melalui wadah Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI), keinginan luhur Indonesia untuk mengirimkan atletnya ke London dipolitisasi dan dihalangi oleh Belanda.
Entitas kolonial itu sangat menyadari satu hal krusial: jika Indonesia diikutsertakan di ajang bergengsi dunia itu, hal tersebut berarti kekalahan secara diplomasi bagi Belanda dan kemenangan politik bagi Indonesia.
Kegagalan menembus Olimpiade London karena ganjalan administratif tidak lantas membuat para tokoh bangsa mematikan obor semangat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), bersama dengan PORI—yang kini berevolusi menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)—segera mengambil langkah taktis.
Jika dunia menolak kedatangan mereka, maka republik ini akan membangun panggungnya sendiri.
Gagasan perlawanan itu mengejawantah pada 9 hingga 12 September 1948 di Stadion Sriwedari, Solo, dalam wujud Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk pertama kalinya.
Seperti yang banyak dicatat dalam catatan harian para pejuang revolusi, acara ini bukan sekadar ajang lari cepat atau lempar lembing. Di hadapan ribuan rakyat dan para atlet yang hadir, Presiden Soekarno turun tangan langsung membuka gelaran akbar tersebut.
Dengan suara baritonnya yang membius massa, Bung Karno mengobarkan semangat revolusi lewat pidatonya, menegaskan bahwa olahraga bukan sekadar soal keringat dan otot. Dengan lantang, sang Proklamator berseru, “PON merupakan ajang persatuan Indonesia, pembentuk karakter bangsa, membawa semangat nasionalisme dan solidaritas, dan meninggikan derajat rakyat Indonesia!”.
Melalui pidato tersebut, Soekarno secara sadar meletakkan olahraga sebagai cermin kegairahan bangsa, mempertaruhkan harga diri dan martabat negara yang baru merdeka demi suksesnya perhelatan PON pertama itu.
Dengan segala keterbatasannya, PON disiarkan membahana sampai ke mancanegara, dijadikan alat propaganda cerdik untuk menunjukkan kepada publik internasional bahwa bangsa Indonesia tetap eksis.
Pergulatan Bung Karno dengan diplomasi olahraga tidak berhenti di Solo. Kekecewaannya terhadap Komite Olahraga Internasional (IOC) yang dinilai abu-abu dan ambiguitas dalam memisahkan olahraga dari politik, memicu langkah yang lebih radikal.
Bung Karno kelak berani mengambil sikap tegas keluar dari IOC dan menggelar pesta olahraga tandingannya sendiri yang spektakuler, GANEFO (The Games of the New Emerging Forces) pada November 1963, dengan melibatkan negara-negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Tanggal 9 September 1948 kemudian diabadikan dalam sejarah sebagai Hari Olahraga Nasional (Haornas). Peringatan ini ditetapkan melalui Keppres No. 67 Tahun 1985.
Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat ironi yang merayap diam-diam. Perayaan Haornas acap kali sepi dari gemuruh pemberitaan dan antusiasme masyarakat, tereduksi menjadi seremonial belaka.
Kita sering luput membaca sejarah, bahwa di balik tanggal tersebut, ada esensi di mana olahraga diberi kedudukan terhormat oleh negara dan memiliki dimensi sakral sebagai kereta progresif yang bermuatan perjuangan revolusi Indonesia.
Haornas bukanlah sekadar upacara, melainkan monumen yang mengingatkan bahwa kedaulatan republik ini pernah dipertahankan lewat gemuruh langkah para atlet di lintasan lari.***
Daftar Rujukan:
- Agung, A. (2016). Sejarah Olahraga Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustin, S. R. (2026, September 8). Sejarah Haornas: Ditolak Olimpiade, Lahirkan PON Pertama. Tirto.id.
- Dewanata, P. (2019, September 10). Peran Bung Karno dalam Berstrategi di Olah Raga: Kilas Balik HAORNAS 2019. Trustnews.id.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia. (2018). Sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- Modelski, George. (1963). The New Emerging Forces: Documents on the Ideology of Indonesian Foreign Policy
Tinggalkan Balasan