Naskah Jawa kerap diperlakukan seperti dongeng lama. Padahal, di dalamnya tersimpan jejak tentang bagaimana agama, bahasa, kekuasaan, dan kebudayaan pernah tumbuh dalam satu napas.
KOSONGSATU.ID — Lembar-lembar tua itu tidak berbicara dengan bahasa yang tergesa-gesa. Aksara Jawa mengalir di atas kertas, menyimpan nama raja, perjalanan ulama, perang, petuah, pertanda alam, hingga kecemasan manusia yang hidup ratusan tahun lalu.
Di tangan pembaca masa kini, Babad dan Serat kerap berhenti sebagai benda museum. Dibaca sebagai cerita masa lampau, lalu disimpan kembali sebagai hiasan sejarah yang tidak lagi punya hubungan dengan pertengkaran hari ini.
Padahal, justru di dalam naskah-naskah itu tersimpan jejak tentang satu persoalan yang masih hidup: mengapa Islam dan Jawa sering diperlakukan seolah-olah dua identitas yang harus saling menyingkirkan?
Peneliti kebudayaan Islam Jawa, Nur Khalik Ridwan, menyebut naskah klasik sebagai “jangkar mental”. Dalam diskusinya bersama Pemimpin Redaksi NU Online Ivan Aulia Ahsan, ia menilai masyarakat yang kehilangan hubungan dengan sejarahnya akan lebih mudah menerima narasi tentang dirinya yang dibentuk pihak lain.
Babad bukan selalu catatan sejarah dalam pengertian modern. Ia dapat memuat silsilah, legitimasi politik, mitos, ingatan kolektif, dan tafsir keagamaan sekaligus. Namun, justru karena itulah naskah seperti Babad Diponegoro tidak layak diperlakukan sebagai dongeng belaka.
UNESCO memasukkan Babad Diponegoro ke dalam daftar Memory of the World pada 2013. Manuskrip yang ditulis Diponegoro dalam pengasingan pada 1831–1832 itu dinilai sebagai salah satu dokumen pribadi paling awal dalam sastra Jawa modern dan sumber penting untuk memahami pengalaman lokal pada masa Perang Jawa.
Setelah Diponegoro, Jawa Dibaca dengan Kategori Baru
Perang Jawa 1825–1830 bukan hanya perang antara pasukan Diponegoro dan tentara kolonial. Konflik itu juga menjadi titik balik besar dalam hubungan kekuasaan di Jawa.
Setelah perang berakhir, Belanda menguasai Jawa dengan lebih ketat. Keraton kehilangan banyak ruang geraknya, struktur administrasi diperluas, dan pemerintah kolonial memperoleh pijakan yang jauh lebih kuat untuk mengatur kehidupan penduduk.
Tinggalkan Balasan