Kemensos mencoret lebih dari 7 juta penerima bantuan. Data disisir ulang bersama BPS. Sasaran dialihkan ke yang lebih layak. Mereka yang tak lolos masih bisa mengajukan sanggahan.
KOSONGSATU.ID—Kementerian Sosial mencoret lebih dari tujuh juta orang dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dilakukan usai pemadanan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan verifikasi lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyisiran data ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran. “Ada yang dulunya dapat, sekarang tidak. Pertama karena hasil drone check, kami temukan penerima yang tak lagi layak,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Selasa (15/7).
Alasan kedua, banyak nama dalam daftar tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum melakukan perekaman KTP. “Kami padankan dengan data tunggal, dan mereka yang tak punya identitas lengkap, kami keluarkan,” tegasnya.
Namun, menurut Gus Ipul, penghapusan ini tidak berarti pengurangan bantuan. Jumlahnya tetap, hanya sasarannya dialihkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Jadi bukan dikurangi, tapi dialihkan ke yang lebih berhak,” jelasnya.
Kriteria penerima pun diperketat. Pemerintah kini fokus pada kategori Desil 1 hingga Desil 4, yakni kelompok paling miskin dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS).
Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang merasa berhak tapi dicoret dari daftar. “Ada mekanisme sanggah. Lewat dinas sosial daerah dan aplikasi SIK-NG, kami beri kesempatan untuk ajukan sanggahan dan akan kami cek kembali,” kata Gus Ipul.
Jika terbukti layak, nama mereka bisa diaktifkan kembali dalam program bansos melalui proses yang disebut reaktivasi.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa mereka yang menderita penyakit kronis tetap mendapat perhatian. “Bagi yang sakit parah dan sedang dirawat, kami sudah koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar tetap bisa dilayani. Nanti kami reaktifkan bantuannya,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi dan ketepatan program bantuan sosial. Dengan data yang lebih bersih, pemerintah berharap bantuan bisa benar-benar menyentuh masyarakat paling rentan.*
Tinggalkan Balasan