Demokrasi Tanpa Empati
Indonesia memang bukan Prancis abad ke-18. Tidak ada raja yang akan dipenggal, tidak ada monarki absolut yang tumbang. Namun, tanda bahaya tetap jelas: demokrasi tanpa empati hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Jika rakyat sudah tak percaya pada DPR, partai politik, atau saluran hukum, maka pagar rumah pejabatlah yang akan menjadi panggung alternatif untuk melampiaskan frustrasi. Itulah titik rawan demokrasi: ketika suara rakyat hanya terdengar saat sudah mengetuk pintu rumah pejabat.
Peringatan Dini
Kita bisa memilih dua jalan. Pertama, menganggap ini hanya insiden kriminal belaka, lalu menutup telinga dari makna yang lebih dalam. Atau kedua, menjadikannya peringatan dini bahwa ada yang salah dalam relasi rakyat dan negara.
KosongSatu.ID berpandangan, jalan kedua barangkali paling bijak. Rakyat tidak menuntut istana megah. Mereka hanya menuntut rasa keadilan. Mereka ingin pejabat berhenti hidup di menara gading dan kembali menapaki tanah yang sama dengan rakyat kecil.
Rumah pejabat memang milik pribadi, tetapi ia tetap berdiri di tanah publik. Dari Versailles hingga Bintaro, pelajarannya sama: kekuasaan hanya bertahan selama ia masih dipercaya.
Begitu kepercayaan itu runtuh, rumah pun tak lagi aman sebagai rumah. Ia berubah menjadi simbol amarah.***
Tinggalkan Balasan