Prabowo mengungkap permintaan Presiden Lee Jae-myung agar ia membantu membuka komunikasi dengan Korea Utara. Belum ada undangan maupun tanggapan dari Pyongyang.
KOSONGSATU.ID — Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengunjungi Korea Utara untuk membantu membuka jalur dialog dengan Pyongyang. Kesediaan itu disampaikan setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta Indonesia mengambil peran dalam upaya mencairkan kebuntuan di Semenanjung Korea.
Prabowo mengungkap permintaan tersebut ketika bertemu pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta sejumlah asosiasi pengusaha di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
“Presiden Korea Selatan meminta saya, apakah saya bisa berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog,” kata Prabowo.
Permintaan itu disampaikan Lee saat menerima kunjungan kenegaraan Prabowo di Seoul pada 1 April 2026. Pertemuan keduanya ketika itu juga membahas kerja sama mineral kritis, teknologi, energi bersih, dan industri pertahanan.
Prabowo mengatakan bersedia berangkat apabila peran tersebut dibutuhkan. Ia mengaitkan kepercayaan Seoul dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak mencampuri urusan domestik negara lain.
“Saya bilang, ‘Oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat,’” ujarnya.
Belum Ada Persetujuan Pyongyang
Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyambut kemungkinan keterlibatan Indonesia. Seoul menilai negara yang memelihara hubungan baik dengan kedua Korea dapat memainkan peran konstruktif bagi perdamaian di Semenanjung Korea.
Namun, kesediaan Prabowo belum menjadikan Indonesia mediator formal. Belum ada pengumuman mengenai persetujuan atau undangan dari Pyongyang, jadwal kunjungan, mandat diplomatik, maupun pesan khusus yang akan dibawa Prabowo.
Kementerian Luar Negeri Indonesia juga belum mengumumkan persiapan kunjungan tersebut. Hingga berita ini ditulis, pemerintah Korea Utara belum menyampaikan tanggapan resmi.
Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan dan Korea Utara serta menempatkan kedutaan besar di Seoul dan Pyongyang. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang kembali beroperasi pada 2025 setelah aktivitasnya sempat dipindahkan ke Jakarta akibat pembatasan selama pandemi.
Hubungan Jakarta dan Pyongyang telah terjalin sejak era Presiden Sukarno dan pemimpin Korea Utara Kim Il-sung. Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri juga pernah mengunjungi Pyongyang pada 2002 dalam rangkaian diplomasi dengan Korea Utara.
Seoul Mencari Jalur Dialog
Pemerintahan Lee sedang berusaha memulihkan komunikasi dengan Korea Utara. Seoul sebelumnya juga meminta Presiden Cina Xi Jinping membantu menjembatani pembicaraan dengan Pyongyang.
Upaya tersebut menghadapi penolakan Korea Utara. Pyongyang telah menghapus orientasi reunifikasi, memperlakukan hubungan antarkorea sebagai relasi antara dua negara, dan menyebut Korea Selatan sebagai negara bermusuhan.
Korea Utara juga mempererat hubungan militer dengan Rusia dan belum menunjukkan kesiapan membuka pembicaraan substantif dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, ataupun Jepang.
Di tengah kebuntuan itu, Prabowo menegaskan Indonesia dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak karena tidak membawa kepentingan untuk mengintervensi negara lain.
“Kita tidak punya kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri siapa pun,” kata Prabowo.***
Tinggalkan Balasan