Konsep maritim yang diusung pemerintah dinilai masih militeristik dan bias daratan. Akademisi menawarkan paradigma baru agar warga pesisir menjadi subjek utama.
KOSONGSATU.ID – Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) sekaligus Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), menilai istilah maritim yang kerap digaungkan negara cenderung dipahami melalui pendekatan militeristik yang terpusat. Akibatnya, laut lebih sering diperlakukan sebagai ruang yang harus dikendalikan oleh kekuasaan ketimbang menjadi ruang hidup bagi masyarakat kepulauan.
Hal itu terungkap dalam lokakarya internasional Doing Critical Island Studies in Southeast Asia hasil kerja sama Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan (PRMLTL) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan FIB UI di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Forum ini menyoroti ketimpangan akses, reklamasi, hingga penggusuran ruang hidup masyarakat pesisir.
“Istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat,” kata Melani.
Sebagai gantinya, ia menawarkan konsep bahari. Pendekatan ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama dan memandang laut sebagai ruang bersama (commons) untuk dikelola secara demokratis oleh komunitas lokal.
Ihwal ketimpangan pembangunan, Melani menyoroti paradoks konektivitas. Dalam banyak kasus, warga dari satu pulau harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu hanya untuk mencapai pulau tetangganya, sebuah bukti bahwa logika pembangunan masih berorientasi pada pusat daratan.
Paradigma Pola Pikir Kepulauan
Selain kritik terhadap orientasi maritim, forum akademis ini juga menawarkan pergeseran paradigma global. Toshiya Ueno, Profesor dari Wako University Jepang, memperkenalkan konsep archipelagic thinking atau pola pikir kepulauan sebagai kritik atas cara berpikir kontinental yang eksploitatif.
“Berpikir kontinental cenderung ingin memahami dunia secara total dan mendominasi,” kata Ueno. Sebaliknya, pola pikir kepulauan melihat dunia sebagai jaringan yang saling terhubung, menghargai keberagaman, dan membuka ruang kolaborasi.
Ueno juga memperkenalkan konsep solidaritude, perpaduan antara kesendirian (solitude) dan solidaritas (solidarity). Melalui konsep ini, laut dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan ekosistem dan arus kebudayaan, bukan sebagai batas pemisah.
Sebelumnya, Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas (PRBSK) BRIN, Derri Ris Riana, menegaskan tradisi lisan dan praktik budaya masyarakat kepulauan bukan sekadar warisan masa lalu. Pengetahuan lokal harus diadaptasi untuk menghadapi krisis iklim maupun tekanan industri besar.
“Pengetahuan lokal ini harus terus diperbarui dan diadaptasi agar bisa menjadi alat bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim maupun tekanan industri besar,” ujar Derri.
Amelia Burhan, Ketua Program Studi Pascasarjana Asia Tenggara dan Asia Timur FIB UI, menilai pola pikir kepulauan krusial agar pembangunan masa depan selaras dengan alam.
“Kita membuka ruang bagi keberagaman dan melihat hubungan antarpulau atau wilayah meskipun memiliki perbedaan yang tajam,” kata Ueno.***
Tinggalkan Balasan