Operasi militer Pakistan di Afghanistan memicu deklarasi perang terbuka. Serangan udara dan drone saling balas, krisis kemanusiaan membesar, Asia Selatan di ambang instabilitas baru.
KOSONGSATU.ID — Langit Kabul, Kandahar, hingga Paktia dilaporkan kembali diselimuti dentuman ledakan pada Jumat (27/2/2026). Ketegangan yang selama bertahun-tahun membara di perbatasan Pakistan–Afghanistan akhirnya pecah menjadi konfrontasi militer terbuka.
Pemerintah Pakistan menyatakan status “perang terbuka” terhadap Afghanistan melalui operasi bersandi Operasi Ghazab Lil Haq (Kemarahan yang Benar). Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengonfirmasi eskalasi tersebut kepada media internasional.
Angkatan Udara Pakistan (PAF) diklaim membombardir 22 titik strategis di Afghanistan, termasuk Kabul, Kandahar, dan Paktia. Sebagai respons, otoritas Taliban di Kabul meluncurkan serangan pesawat nirawak yang menargetkan instalasi militer Pakistan.
Perbatasan sepanjang 2.611 kilometer—yang dikenal sebagai Garis Durand—kini berubah menjadi zona tempur aktif.
Februari Berdarah: Diplomasi yang Runtuh dalam Tiga Pekan
Eskalasi tidak terjadi dalam satu malam. Februari 2026 menjadi titik runtuhnya sisa-sisa diplomasi kedua negara:
- 11 Februari: Pakistan mengeluarkan ultimatum keras terkait keamanan perbatasan.
- 21 Februari: PAF menyerang tujuh lokasi yang diduga kamp kelompok bersenjata di Nangarhar, Paktika, dan Khost.
- 26 Februari: Pasukan Taliban membalas dengan serangan lintas batas.
- 27 Februari: Operasi Ghazab Lil Haq diluncurkan, menandai deklarasi perang terbuka.
Akar konflik kembali mengerucut pada tudingan Islamabad bahwa Kabul memberikan tempat perlindungan bagi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Kelompok ini diperkirakan memiliki 30.000–35.000 anggota dan aktif melakukan serangan di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.
Upaya mediasi yang dilaporkan difasilitasi Qatar pada akhir 2025 disebut gagal menghasilkan kesepakatan konkret.
Perang Klaim di Tengah Kabut Perang
Seperti lazimnya konflik bersenjata, informasi korban jiwa dipenuhi klaim silang.
Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, menyatakan serangan 27 Februari menewaskan 133 pejabat Taliban, melukai lebih dari 200 orang, serta menghancurkan 73 pos militer Afghanistan.
Sebaliknya, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengklaim 55 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan darat dan sejumlah personel ditahan.
Hingga laporan ini disusun, belum ada verifikasi independen dari lembaga internasional terkait jumlah korban yang diklaim kedua pihak.
Krisis Kemanusiaan yang Membesar
Di luar statistik militer, korban terbesar adalah warga sipil.
Sejak 2023, Pakistan menjalankan kebijakan Illegal Foreigners Repatriation Plan (IFRP) yang menargetkan deportasi warga Afghanistan tanpa dokumen. Data pemerintah Pakistan sebelumnya menyebut lebih dari 1,7 juta warga Afghanistan terdampak kebijakan tersebut sejak tahap awal implementasi.
Kini, dengan perbatasan tertutup akibat perang, ribuan orang dilaporkan terjebak di wilayah konflik.
Amnesty International melalui Direktur Regional Asia Selatan, Smriti Singh, mengecam deportasi paksa di tengah eskalasi militer sebagai pelanggaran prinsip non-refoulement, yakni larangan mengembalikan seseorang ke wilayah yang mengancam keselamatannya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya juga memperingatkan bahwa Afghanistan masih menghadapi krisis kemanusiaan serius, dengan jutaan warga membutuhkan bantuan pangan dan kesehatan.
Ekonomi Tercekik, Rantai Pasok Terputus
Perang ini juga memukul jalur perdagangan bilateral.
Sebelum eskalasi, nilai perdagangan tahunan Pakistan–Afghanistan berada di kisaran ratusan juta dolar AS, dengan estimasi mendekati USD 800 juta menurut data perdagangan regional terakhir yang tersedia.
Penutupan lintas batas Torkham dan Chaman memutus rantai pasok bahan pangan, bahan bakar, dan barang kebutuhan pokok. Dampaknya terasa langsung pada harga komoditas di wilayah perbatasan.
Catatan: Data perdagangan terbaru pasca-eskalasi belum tersedia secara publik.
Ancaman ISIS-K dan Kekosongan Keamanan
Sejumlah analis keamanan regional memperingatkan risiko terbentuknya “security vacuum” di wilayah perbatasan.
ISIS-Khorasan (ISIS-K), cabang ISIS yang aktif di Afghanistan, berpotensi memanfaatkan kekacauan ini untuk memperluas pengaruhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ISIS-K telah bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar di Kabul dan wilayah sekitarnya.
Jika konflik Pakistan–Afghanistan berkepanjangan, perhatian militer yang terpecah dapat membuka ruang konsolidasi kelompok ekstremis tersebut.
Asia Selatan di Persimpangan
Konflik ini bukan sekadar bentrokan dua negara bertetangga. Ia berpotensi mengguncang stabilitas Asia Selatan yang sudah rapuh.
Pakistan adalah negara bersenjata nuklir. Afghanistan berada di bawah pemerintahan Taliban yang belum diakui secara luas oleh komunitas internasional. Kombinasi ini menciptakan risiko eskalasi yang sulit diprediksi.
Di tengah kabut perang dan klaim yang saling bertolak belakang, satu hal menjadi pasti: diplomasi telah gagal menjaga bara konflik tetap terkendali.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang memulai, melainkan siapa yang mampu menghentikannya—sebelum perang lokal berubah menjadi krisis regional yang lebih luas.***
Tinggalkan Balasan