Jatam dan CELIOS menolak keras keputusan pemerintah yang memenangkan PT Ormat Geothermal Indonesia di WKP Telaga Ranu karena mencium dugaan afiliasi Israel dan potensi ancaman ekologis di Halmahera.
KOSONGSATU. ID– Pemerintah Indonesia memicu polemik tajam usai menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia—perusahaan yang terafiliasi dengan jejaring industri Israel—sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara.
Mengabaikan Solidaritas Kemanusiaan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menerbitkan Keputusan Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 pada 8 Januari 2026 terkait kemenangan lelang tersebut. Menanggapi langkah ini, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara langsung melontarkan kritik tajam. Dinamisator Jatam Malut, Julfikar Sangaji, menegaskan bahwa keputusan pemerintah secara terang-terangan mengabaikan etika dan kepedulian sosial.
”Berangkat dari itu, kami berpandangan bahwa keputusan pemerintah ini secara terang-terangan mengabaikan moral, etika, dan kepedulian sosial. Di mana Israel secara brutal dan terang-terangan melakukan genosida terhadap warga Palestina; ribuan warga sipil termasuk anak-anak dibantai oleh militer Israel. Namun suara kemanusiaan itu diabaikan,” tegas Julfikar Sangaji.
Julfikar menyoroti akar perusahaan tersebut yang memiliki pertalian erat dengan Ormat Technologies Inc, korporasi energi raksasa yang berdiri di Yavne, Israel, pada 1965. Ia menilai arus modal dari proyek ekstraktif ini pada akhirnya akan mengalir deras ke perusahaan induk, yang secara tidak langsung memperkuat posisi ekonomi dan militer negara asalnya.
Kedok Transisi Energi dan Jeritan Masyarakat Adat
Lebih lanjut, Jatam Malut memandang proyek berlabel “energi bersih” ini kerap kali hanya menjadi kamuflase kapitalisme global. Alih-alih membawa kesejahteraan lokal, korporasi mengeksploitasi sumber daya alam semata-mata demi menumpuk kekayaan segelintir elite.
Di tingkat tapak, ekspansi industri panas bumi ini langsung berhadapan dengan ruang hidup Masyarakat Adat Wayoli di sekitar Talaga Rano. Warga di sana sangat bergantung pada tanah, hutan, dan sumber air warisan leluhur.
Merasa terancam, Masyarakat Adat Wayoli bahkan telah berulang kali menggelar aksi protes terbuka di depan Kantor Bupati Halmahera Barat guna menolak proyek tersebut. Ekspansi ekstraktif ini berisiko menghancurkan pengetahuan tradisional dan merampas masa depan generasi muda.
Sorotan CELIOS dan Rekam Jejak Bermasalah
Sejalan dengan kekhawatiran Jatam, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) turut menyuarakan penolakan serupa. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Membuka pintu investasi di Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi entitas yang memiliki tautan dengan Israel dinilai melemahkan posisi moral diplomasi Indonesia di mata dunia.
Peneliti CELIOS, Wishnu Try Utomo, memberikan sorotan tajam atas pengabaian ganda yang dilakukan pemerintah:
”Kami menolak keras keputusan Menteri ESDM. Bukan hanya karena Ormat perusahaan Israel, tapi karena terus mengizinkan eksploitasi geothermal, sambil mengabaikan dampak geothermal yang sudah terjadi di banyak titik terhadap lingkungan yang merugikan ekonomi masyarakat,” ungkap Wishnu.
”Masalah ini bukan sekadar pilihan antara pembangunan dan politik luar negeri. Keduanya sama-sama terdampak,” tegas pernyataan resmi CELIOS lebih lanjut.
Selain isu geopolitik, beban ekologis Halmahera sudah sangat kritis akibat kepungan tambang nikel dan smelter raksasa. CELIOS juga membongkar rekam jejak kelam Ormat di wilayah lain:
- PLTP Ijen, Bondowoso: Limbah produksi diduga mencemari sumber air, menyisakan bau, rasa asin, dan residu lengket yang memaksa warga setempat membeli air galon untuk bertahan hidup.
- Pulau Buru, Maluku: Minimnya transparansi proyek memicu ketakutan warga adat, membuat sebagian dari mereka memilih menyingkir ke dalam hutan.
Desakan Kuat untuk Mencabut Izin
Menghadapi rentetan risiko nyata tersebut, Jatam Malut dan CELIOS merapatkan barisan mendesak pemerintah bertindak tegas untuk mencabut izin operasi PT Ormat Geothermal Indonesia di WKP Telaga Ranu.
”Demi keadilan bagi masyarakat di sekitar Talaga Rano dan solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina, kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin operasi PT Ormat Geothermal Indonesia dan menghentikan proyek yang merusak ruang hidup dan lingkungan,” ucap Julfikar Sangaji mewakili tuntutan warga.
CELIOS pun melontarkan desakan senada di akhir pernyataan mereka, menyuarakan bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan diplomasi kemanusiaan:
”Cabut izin Telaga Ranu. Jangan biarkan target energi bersih merusak konsistensi politik kita dan menghancurkan masa depan Halmahera. Save Halmahera,” tutup CELIOS.
Transisi energi harus berjalan bersih secara menyeluruh—bukan hanya bebas karbon, tetapi juga terbebas dari praktik ketidakadilan dan keserakahan korporasi.
Keputusan mengelola sumber daya strategis wajib memprioritaskan keselamatan ekologi Halmahera dan mengedepankan solidaritas kemanusiaan.***
Tinggalkan Balasan