Empat tersangka ditahan hingga 8 Desember. Kejati Jatim menyebut audit BPKP mencatat kerugian negara Rp3,27 miliar.
KOSONGSATU.ID — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan kas Kebun Binatang Surabaya pada Kamis malam, 19 November 2026.
Perkara ini mencakup pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026.
Dalam rilis Jumat, 20 November 2026, Kejati menyebut dua tersangka berasal dari jajaran direksi, yakni MN selaku Direktur Keuangan dan SDM serta NW selaku Direktur Operasional dan Umum.
Dua tersangka lain ialah EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS, dan MM, seorang advokat. Keempatnya ditahan selama 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim, hingga 8 Desember 2026.
Rp2,41 Miliar Diduga Dipakai untuk Mengurus Perkara
Menurut Kejati, perkara bermula pada Februari 2025 ketika Kejari Tanjung Perak memanggil jajaran PDTS KBS terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa gerai.
Penyidik menduga MN dan NW menyetujui pencairan kas untuk mengupayakan penghentian perkara. Menurut Kejati, EES menyerahkan dana dari pencairan awal kepada MM.
Menurut Kejati, pengeluaran itu mencapai Rp2,41 miliar. Penyidik menduga dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif digunakan untuk menutupi pengeluaran tersebut.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan dana itu tidak diserahkan kepada penyidik. Kejati masih menelusuri aliran dana tersebut.
Audit BPKP Catat Rp3,27 Miliar
Kejati menyebut audit BPKP Jawa Timur tertanggal 11 November 2026 mencatat Rp3.270.559.452 kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Angka itu mencakup pengeluaran operasional.
Dalam perkara terpisah, penyidik menyerahkan mantan Direktur Utama KBS Choirul Anwar dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejari Surabaya pada 16 November 2026.
Perkara Choirul mencakup pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024. Kejati menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara itu sekitar Rp10,2 miliar.***




Tinggalkan Balasan