DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pagi ini. Drafnya belum juga dibuka ke publik.

KOSONGSATU.ID — DPR menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026) pagi. Hanya ada satu agenda, yakni pengambilan keputusan tingkat II RUU Perampasan Aset.

Jadwal Sekretariat Jenderal DPR mencantumkan rapat dimulai pukul 09.30 WIB di Senayan, Jakarta. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan soal ketukan palu pengesahan.

Jika disetujui, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu sah 26 hari lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan ini buah dari penantian panjang. “Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun,” ujarnya kepada wartawan, Kamis pagi.

Ia juga berterima kasih kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, Dasco sudah mendorong Komisi III untuk mempercepat pembahasan sejak tahun lalu.

Dari 397 DIM ke Paripurna

Jalan ke paripurna terbuka sehari sebelumnya. Komisi III dan pemerintah merampungkan pembicaraan tingkat I dalam rapat yang dipimpin Dasco.

Delapan fraksi menyampaikan pandangan mini dan semuanya setuju tanpa catatan. Pimpinan Komisi III dan perwakilan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU.

Panitia Kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya: 160 tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Ia menyatakan perampasan aset bisa dilakukan lewat dua jalur, yakni berdasarkan putusan pidana atau tanpa putusan pidana.

Cakupannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, serta perdagangan orang. Penipuan berbasis teknologi informasi yang memakan banyak korban juga masuk.

Pelanggaran pajak justru tidak termasuk. Habiburokhman menyebut korban investasi bodong dan saham bodong kelak bisa memulihkan kerugian dari hasil penjualan aset pelaku.

RUU ini juga mewajibkan presiden membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas. Badan pengawas akan beranggotakan lima orang dengan masa jabatan lima tahun.

Badan pengawas bertugas mengawasi penyidik, jaksa pengacara negara, dan badan pengelola aset. Badan ini juga wajib melapor kepada presiden dan DPR setahun sekali.

Draf Tertutup, Asas Tak Berlaku Surut

Meski pembahasannya melaju cepat, kritik belum mereda. Draf yang beredar berisi 74 pasal dalam 40 halaman, tetapi belum diunggah secara resmi di laman DPR.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai prosesnya cacat. Menurut dia, publik hanya dimintai masukan umum tanpa pernah melihat rumusan pasalnya.

“Tidak ada satu pun pihak yang diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal,” ujar Zaenur, seperti dilaporkan sejumlah media.

Ia juga menyoroti Pasal 72. Pasal ini membatasi perampasan hanya untuk kejahatan yang terjadi setelah undang-undang berlaku, sehingga aset hasil kejahatan lama sulit dijangkau.

Zaenur juga mempersoalkan tidak adanya aturan perampasan kekayaan tak wajar atau unexplained wealth, padahal publik sudah lama menuntutnya.

Menurut dia, perampasan tanpa putusan pidana pun hanya berlaku jika tersangka meninggal, melarikan diri, tidak ditemukan, atau menderita sakit permanen.

Dasco menepis tudingan bahwa prosesnya tertutup. Ia menyebut pembahasan sudah melibatkan 87 rapat dengar pendapat umum bersama akademisi, advokat, mahasiswa, dan pegiat antikorupsi.

RUU ini sudah dirintis sejak 2008 dan berkali-kali mandek. Desakan kembali menguat setelah aksi 27 Agustus 2026 yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan DPR.

Waktu itu, pimpinan DPR menjanjikan pengesahan sebelum 15 Desember. Aliansi bahkan menuntut pimpinan DPR mundur kalau tenggat itu meleset.

Bila palu diketuk hari ini, janji itu terpenuhi lebih awal. Selanjutnya giliran presiden mengundangkan aturan ini dan membentuk dua badan barunya lewat peraturan presiden.***