Komisi III DPR dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset. Rancangan itu menunggu keputusan dalam rapat paripurna.
KOSONGSATU.ID — Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan setuju.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan peserta untuk melanjutkan rancangan tersebut ke paripurna terdekat.
“Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Pimpinan dan anggota Komisi III serta perwakilan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU. Kesimpulan rapat tercatat dalam dokumen DPR.
Rancangan tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan berikutnya menunggu penjadwalan rapat paripurna DPR.
Sebanyak 397 Daftar Masalah Dibahas
Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum keputusan tingkat I diambil.
Panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Tim perumus dan tim sinkronisasi kemudian merapikan serta menyelaraskan hasilnya.
Pembahasan mencakup prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan pengembalian aset kepada korban.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui rancangan itu dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Menurut Edward, rancangan tersebut mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Judul yang disepakati adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sebelumnya, judul itu disepakati dalam pembahasan pada 5 November. Saat itu, cakupan kejahatan dan pengembalian aset kepada korban masih dibahas.
Menunggu Jadwal Paripurna
Dasco menyatakan rancangan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Tanggal pengambilan keputusan belum disebutkan dalam hasil rapat tingkat I.
Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan sebelumnya menyebut paripurna 19 November sebagai salah satu kemungkinan jika pembahasan selesai.
Ia juga menyampaikan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.
Tenggat 15 Desember itu menjadi bagian dari komitmen pimpinan DPR setelah menerima perwakilan demonstran pada 27 Agustus 2026.***




Tinggalkan Balasan