Google juga menutup ratusan kanal pengkritik pemerintah. Data buletinnya membantah anggapan bahwa sasarannya hanya pendukung.
KOSONGSATU.ID — Google tidak hanya menutup kanal YouTube yang mendukung pemerintah Indonesia. Buletin perusahaan itu mencatat ratusan kanal yang mengkritik pemerintah juga ditindak.
Temuan itu tercantum dalam Influence Operations Bulletin Q2 2026. Di sana, Google tercatat menutup 209 kanal berbahasa Indonesia yang mengkritik pemerintah atau partai politik.
Pada periode yang sama, Google menutup 437 kanal yang mendukung pemerintah. Artinya, untuk setiap 100 kanal pro-pemerintah, sekitar 48 kanal pengkritik juga ditutup.
Google juga menutup 78 kanal yang membela satu pejabat sekaligus menyerang pejabat lain dan pemerintah. Selain itu, ada 29 kanal yang mendukung partai politik tertentu.
Namun, Google tidak secara eksplisit menyebut entri Q2 2026 itu “terkait Indonesia”. Perusahaan itu hanya mencantumkan bahasa dan arah kontennya.
Pola serupa terlihat pada Q3 2025. Menurut rekap sejumlah media, selain 445 kanal pro-pemerintah, Google menutup 17 kanal yang mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Angka pro-pemerintah melonjak
Data dua arah itu jarang disorot di tengah ramainya pemberitaan soal buletin terbaru Google.
Dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026, Google menutup 19.372 kanal yang terkait dengan Indonesia sepanjang Juli–September.
Rinciannya, 6.888 kanal ditutup pada Juli, 10.134 pada Agustus, dan 2.350 pada September. Semuanya menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah.
Angka itu melampaui 14.642 kanal yang terkait dengan China dan 2.321 kanal yang terkait dengan Rusia. Lonjakan inilah yang memicu anggapan bahwa Google hanya membidik pendukung pemerintah.
Yang diukur koordinasi, bukan keberpihakan
Google menindak kanal-kanal itu berdasarkan kebijakan YouTube soal spam dan praktik menipu. Aturan itu melarang jaringan kanal terkoordinasi yang menyesatkan penonton.
Memuji atau mengkritik pemerintah tidak melanggar aturan. Yang dipersoalkan adalah ribuan kanal yang tampil seolah suara warga, padahal digerakkan oleh satu jaringan.
Ukuran yang sama juga diterapkan di negara lain. Pada Q2 2026, Google menutup kanal yang mengkritik pemerintah Spanyol (54), Ukraina (31), dan Irak (44).
Pada periode yang sama, Google menutup 449 kanal berbahasa Korea, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.
Meski begitu, buletin Google tidak memuat metodologi, contoh kanal, ataupun identitas operator di balik jaringan-jaringan tersebut.
Hingga Rabu (18/11/2026), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memberikan tanggapan resmi atas temuan tersebut.***




Tinggalkan Balasan