KPU memastikan semua anggota DPR lolos syarat pendidikan. Namun, dukungan petisi transparansi ijazah terus melonjak.

KOSONGSATU.ID–Petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazahnya terus menuai dukungan. Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi itu diteken 24.088 orang.

Angka itu melonjak dari 21.600 tanda tangan pada siang harinya. Jika digabung dengan petisi serupa di platform lain, total dukungannya menembus 98.182 tanda tangan.

Lonjakan terjadi tak lama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan seluruh anggota DPR memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar sebagai caleg Pemilu 2024.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Komisioner KPU Idham Kholik.

Syarat itu diatur Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat.

Data KPU dan BPS Tak Seirama

Idham juga merinci pendidikan 580 anggota DPR berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025 dari verifikasi ijazah pencalonan.

Hasilnya, 191 anggota berpendidikan terakhir SMA dan satu orang lulusan D3. Sebanyak 146 orang bergelar S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.

Artinya, hampir sepertiga kursi Senayan atau sekitar 33 persen diisi legislator yang mengantongi ijazah setingkat SMA.

Rincian itu tak sepenuhnya seirama dengan publikasi Statistik Politik 2024 milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit pada Desember 2024.

Di sana tercatat 211 anggota DPR periode 2024–2029 atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan.

Catatan itu tidak berarti ratusan legislator tak bergelar. Namun, celah data tersebut menjelaskan mengapa publik menagih dokumen, bukan sekadar rekap angka.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai dokumen pencalonan anggota Dewan sejatinya bisa diakses publik melalui KPU.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan urusan verifikasi kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.

“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” kata Lalu.

Adapun Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengingatkan agar desakan itu tidak berkembang menjadi anggapan bahwa pendidikan anggota DPR bermasalah.

Desakan Merembet ke Uji Forensik

Petisi yang digagas Farida Octavia sejak Kamis (12/11/2026) itu memuat tiga tuntutan. Ketiganya ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, dan seluruh anggota Dewan.

Pimpinan DPR diminta membuka ijazah anggota, KPU didesak menggelar audit independen, dan para legislator diharapkan membuka dokumennya secara sukarela.

“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” tulis Farida.

Kini desakan itu merembet. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menuntut uji forensik ijazah anggota DPR, DPRD, hingga direksi dan komisaris BUMN.

Gelombang ini menguat di tengah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya ditolak KPU untuk diusutkarena tahapan pemilu telah selesai.

Isu pendidikan wakil rakyat juga disentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rapat bersama DPR pada Senin (16/11/2026).

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti mengutip pengelola PKBM di Majalengka.

Mu’ti menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola pendidikan kesetaraan dan pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan agar setiap jenjang ditempuh berurutan.***