Sepekan sudah BNPB mengantongi tiga nama, publik belum mendengarnya. Hasil verifikasi lapangannya pun belum diumumkan.
KOSONGSATU.ID – Sudah sepekan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengantongi identitas tiga perusahaan yang diduga membakar lahan di Papua Selatan.
Hingga Selasa, 17 November 2026, BNPB belum mengumumkan nama ketiganya secara resmi. Data itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan temuan itu dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Kristomei menegaskan, “Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting.” Saat wartawan menanyakan identitas perusahaan itu, ia menolak membeberkannya.
Menurut Kristomei, temuan itu berawal dari penelusuran titik panas lewat aplikasi pemantauan milik BNPB. Penelusuran lanjutan kemudian mengarah pada tiga nama perusahaan.
Titik Api di Konsesi Belum Berarti Pelaku
BNPB sendiri belum memastikan apakah api itu sengaja dinyalakan untuk membuka lahan. “Kami perlu klarifikasi di lapangan,” ucapnya.
Verifikasi itu menindaklanjuti surat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Gubernur Papua Selatan tertanggal 4 November 2026. Surat itu meminta klarifikasi kondisi lahan.
BNPB menggandeng pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memeriksa langsung kondisi lahan di areal perusahaan pemegang konsesi hutan.
Kristomei menambahkan, “Data tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.”
Pembedaan ini penting. Titik panas di dalam konsesi baru menunjukkan lokasi api. Itu belum membuktikan siapa yang menyalakannya.
Sorotan ke konsesi sebetulnya sudah muncul sejak akhir Oktober. Pada 31 Oktober, Kristomei menyebut titik api terbanyak terpantau di konsesi sawit swasta di Merauke.
Merauke memang menjadi pusat persoalan. Menurut catatan BNPB, kabupaten ini menyumbang 90 persen titik panas dan 96 persen luas kebakaran di Papua Selatan.
Pemantauan BNPB per 8 November 2026 menempatkan Papua Selatan di urutan kedua nasional. Provinsi ini mencatat 427 titik panas dan sekitar 830 hektare area terbakar.
Tagihan Nama Sejak September
Desakan membuka nama korporasi bukan hal baru. Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi terduga dalang karhutla segera dikirimkan kepadanya.
Prabowo juga mengancam mencabut izin usaha hingga hak guna usaha jika pelanggaran terbukti. “Kalau perlu kita segera cabut semuanya,” ujarnya.
Hingga awal Oktober, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyegel 57 entitas perusahaan yang arealnya terbakar. Semuanya berada di Sumatra dan Kalimantan.
Sejauh ini belum ada pengumuman sanksi serupa untuk konsesi di Papua Selatan.
Organisasi lingkungan melihat pola yang lebih luas. Walhi mengaitkan pembukaan lahan untuk proyek pemerintah di Merauke dengan naiknya jumlah titik api.
Direktur Walhi Papua Maikel Primus Peuki menyatakan, “Karhutla semakin masif di tanah Papua.” Pernyataan itu berangkat dari analisis spasial yang disusun Walhi.
Yang dipertaruhkan adalah ruang hidup warga dan masyarakat adat Merauke. Data dampak kesehatan akibat asap di wilayah ini belum dipublikasikan secara khusus.
Kini pertanyaannya mengerucut: siapa tiga perusahaan itu, bagaimana status hukumnya, dan instansi mana yang akan menindaknya.***




Tinggalkan Balasan