Sejarawan dan akademisi Palembang menilai pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 relevan dibaca lewat nilai etika Prasasti Talang Tuo.

KOSONGSATU.ID — Sejarawan dan akademisi Palembang membaca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 lewat nilai Prasasti Talang Tuo.

Dalam surat pengunduran dirinya kepada MPR RI, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyatakan mundur dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa serta kelancaran pemerintahan.

Gibran menegaskan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan utama yang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadinya.

Sejarawan Palembang, Dedi Irwanto, mengakui tidak ada kaitan historis langsung antara prasasti tahun 684 Masehi itu dan dinamika politik 2026.

Namun, Dedi menilai peninggalan era Kedatuan Sriwijaya tersebut dapat menjadi lensa pembanding untuk melihat konsep kekuasaan sebagai sarana pelayanan kepada rakyat.

“Memang hasilnya adalah tafsir, bukan fakta sejarah atau penilaian politik, dan tidak mengambil posisi soal benar atau salahnya keputusan tersebut,” ujar Dedi, Minggu (15/11/2026).

Dedi menyoroti surat mundur Gibran yang hanya memuat alasan pribadi dan suara masyarakat tanpa rincian spesifik.

Hal itu dinilai kontras sekaligus menarik bila disandingkan dengan isi Prasasti Talang Tuo yang memuat janji suci atau pranidhana Dapunta Hyang Sri Jayanasa.

Dalam prasasti tersebut, penguasa Sriwijaya itu berkomitmen membangun Taman Sriksetra secara terbuka demi kemakmuran seluruh makhluk hidup.

“Walau detail pelaksanaannya tidak diketahui, prasasti ini tetap menjadi sumber penting untuk memahami cara penguasa masa Sriwijaya membangun kewibawaan melalui pemberian, bukan hanya kekuasaan, yang masih relevan dengan peristiwa di masa kini,” kata Dedi.

Tafsir Bahasa Pengabdian dan Akuntabilitas Publik

Senada dengan Dedi, Guru Besar Sejarah Universitas Sriwijaya, Farida R. Wargadalem, menyebut Prasasti Talang Tuo menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi penguasa.

Farida menilai pernyataan pengunduran diri Gibran memakai bahasa pengabdian yang serupa, meski motif di baliknya belum dapat dinilai secara utuh.

“Maka dapat dikatakan surat berhenti Wapres Gibran merupakan keyakinan seorang penguasa masa kini bahwa negara dan masyarakat perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Keduanya sama-sama menggunakan bahasa pengabdian. Sayangnya, dalam surat berhenti Wapres Gibran, motifnya hanya bisa dinilai setelah ada keterangan lebih lengkap,” ujar Farida.

Sementara itu, akademisi Universitas Sriwijaya, Agustina Bidarti, menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi tujuan kekuasaan dalam prasasti tersebut.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Palembang, Hidayatul Fikri alias Mang Dayat, menambahkan ukuran moral prasasti itu menuntut kejelasan tujuan pemimpin dan proses suksesi tertib.

“Pada tataran inilah kita bisa melihat bahwa apa yang ada dalam Prasasti Talang Tuo dan apa yang terjadi dengan Wapres Gibran dapat dimaknai bahwa kekuasaan sebagai sarana kebajikan, sekaligus pelimpahan jasa kebajikan atau parinama dalam tradisi Buddha Sriwijaya saat itu,” tutur Hidayatul.

Jejak Sejarah Prasasti Talang Tuo Tahun 684 Masehi

Prasasti Talang Tuo dipahat pada 23 Maret 684 Masehi atau 606 Saka atas titah Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai penanda pembangunan Taman Sriksetra.

Prasasti berisi 14 baris aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuno itu memuat perintah raja menata permukiman, perkebunan, bendungan, dan kolam bagi warga disertai doa ajaran Buddha.

Seorang petani menemukan batu prasasti itu pada 17 November 1920 di hutan adat Talang Kelapa, kaki Bukit Siguntang, Palembang.

Batu tersebut kemudian diserahkan kepada Residen Palembang L.C. Westenenk sebelum akhirnya disimpan di Museum Nasional, Jakarta.

Selain menjadi rujukan gagasan 23 Maret sebagai Hari Bumi oleh sosiolog lingkungan UIN Raden Fatah, Dr. Yen Rizal, prasasti ini dinilai menyimpan etika kepemimpinan publik.***