Gibran mundur, MPR menyiapkan penggantinya. Saat Hatta mundur, kursi wakil presiden kosong lebih dari 16 tahun. Apa yang berubah?

KOSONGSATU.ID — Pada penghujung November 1956, lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemui Mohammad Hatta. Mereka hendak membujuknya agar tetap menjadi wakil presiden.

Hatta sudah mengirim dua surat kepada Ketua DPR Sartono. Surat terakhir menetapkan hari ia akan melepas jabatan. Ketika rombongan parlemen datang, Hatta tetap pada tanggal pilihannya.

Pada 1 Desember 1956, Hatta berhenti. Kursi yang ia tinggalkan baru terisi lagi pada Maret 1973, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Hampir tujuh dekade kemudian, MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Kali ini, konstitusi memberi MPR tenggat untuk memilih pengganti.

Dua pengunduran diri itu memperlihatkan bagaimana aturan menentukan nasib kursi wakil presiden. Bagi keluarga Hatta, keputusan tersebut juga terasa di meja makan, tempat mereka menghitung uang belanja.

Dua Surat dan Lima Utusan

Dalam surat 20 Juli 1956, Hatta menyebut DPR pilihan rakyat sudah bekerja dan keanggotaan Konstituante sudah tersusun. Ia akan mundur setelah lembaga penyusun undang-undang dasar itu dilantik.

Pemilu 1955 memang berlangsung dua kali. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih memberikan suara untuk DPR pada 29 September dan untuk Konstituante pada 15 Desember.

Hatta menganggap pengangkatannya kembali sebagai wakil presiden pada 1950 sebagai penugasan sementara. Ia memperkirakan jabatan itu akan ia pegang selama satu atau dua tahun.

Dalam sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, perdana menteri memimpin kabinet. Para menteri memikul tanggung jawab atas kebijakan pemerintah.

Wakil presiden tetap bertugas membantu kepala negara dan menggantikannya jika berhalangan sesuai konstitusi. Dalam urusan kabinet sehari-hari, tanggung jawab politik berada di tangan para menteri.

“Saya tidak mau makan gaji buta,” tutur Halida Nuriah Hatta, putri bungsu Hatta, saat menuturkan kembali sikap ayahnya dalam diskusi di Perpustakaan Bank Indonesia.

Partai Nasional Indonesia (PNI) punya pandangan lain. Mereka masih membutuhkan pengalaman Hatta dan mengusulkan agar ia diberi kesempatan memimpin kabinet jika tetap melepas jabatan wapres.

“PNI sangat tidak menyetujui niat Bung Hatta ini,” demikian pernyataan pengurus pusat partai yang dimuat Indonesia Raya edisi 28 November 1956, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.

Surat kedua Hatta, tertanggal 23 November 1956, menegaskan tanggal pengunduran dirinya. DPR kemudian menyampaikan pernyataannya pada 30 November.

Soekarno menetapkan pemberhentian Hatta dengan hormat melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 pada 5 Februari 1957. Keputusan itu berlaku surut sejak 1 Desember 1956.

Dua Jalan Menghadapi Kabinet yang Rapuh

Menurut buku sejarah DPR, tujuh kabinet silih berganti sepanjang masa parlementer 1950–1959. Perbedaan kepentingan antarpartai menyulitkan pemerintah mempertahankan dukungan di parlemen.

Soekarno melihat kebuntuan itu sebagai alasan untuk mengubah cara pemerintahan bekerja. Pada Februari 1957, sesudah Hatta mundur, ia mengumumkan konsepsi yang antara lain menawarkan kabinet gotong royong.

Hatta mempersoalkan arah perubahan itu. Dalam Demokrasi Kita, ia mengkritik keputusan Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai pembentuk kabinet, sementara tanggung jawab pemerintahan tetap berada pada para menteri.

Hatta juga menyoroti pembubaran Konstituante lewat dekret 1959. Lembaga yang pembentukannya ia jadikan patokan untuk mundur itu belum menyelesaikan rancangan undang-undang dasar ketika dibubarkan.

“Dengan itu ia melakukan suatu tindakan jang bertanggung djawab dengan tiada memikul tanggung djawab,” tulis Hatta dalam Pandji Masjarakat edisi 1 Mei 1960, mengenai pembentukan kabinet.

Dari Kursi Wapres ke Meja Makan

Sepulang dari urusan negara, yang dibicarakan keluarga Hatta di meja makan adalah pengeluaran sehari-hari. Menurut Halida, ibunya mencatat belanja, sementara ayahnya membagi uang pensiun sesuai kebutuhan.

“Segala macam urusan disampaikan,” tutur Halida dalam diskusi di Perpustakaan Bank Indonesia, sebagaimana dilaporkan Historia pada 15 November 2026. Anak-anak ikut memahami keadaan keuangan keluarga.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1957 tentang tunjangan bagi mantan presiden dan wakil presiden. Aturan itu berlaku surut hingga hari Hatta berhenti.

Hatta juga mengandalkan hasil menulis. Indonesia Raya edisi 3 Desember 1956 memberitakan rencananya menggarap buku ekonomi dan sosiologi, serta mengumpulkan bahan sejarah perjuangan Indonesia.

Penghasilan dari buku datang tidak teratur. Ketika tagihan rumah membebani keluarga, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin membantu. Dalam penuturannya kepada Ramadhan K.H., ia menyebut iuran air dan iuran rehabilitasi daerah.

Tagihan rumah yang dahulu sampai ke perhatian gubernur kini tercantum dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memasukkan biaya air, listrik, dan telepon ke dalam hak mantan presiden dan wakil presiden.

Aturan yang sama menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi pejabat yang berhenti dengan hormat. Dengan dasar gaji pokok wakil presiden, besarannya Rp20,16 juta per bulan.

Kursi Kosong Punya Tenggat

UUDS 1950 mengatur wakil presiden menggantikan presiden yang berhenti atau berhalangan. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, aturan itu menyerahkan tata caranya kepada undang-undang.

Kursi wakil presiden tetap kosong ketika Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 pada 1959. Kursi itu juga belum terisi saat kepresidenan beralih kepada Soeharto.

Kini Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong. MPR memilih satu dari dua calon usulan presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan pada 16 November bahwa sidang untuk memilih dan melantik pengganti Gibran bergeser ke 9 Desember 2026.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 25 November untuk mengirimkan dua nama. Tim verifikasi MPR akan memeriksa dokumen para calon sebelum sidang.

Roti Selai dan Pertemuan Terakhir

Tujuh tahun setelah Hatta mundur, Soekarno menjenguknya di rumah sakit. Dalam ingatan Halida, Soekarno meminta dibuatkan roti selai, lalu menyantapnya sambil berbincang dengan Hatta.

Halida juga mengingat Soekarno kemudian meminta bantuan Hatta untuk pernikahan putra sulungnya, Guntur. Hatta menyanggupi permintaan sahabat yang kebijakannya pernah ia kritik terbuka.

Pada 19 Juni 1970, giliran Hatta datang menjenguk Soekarno. Meutia Farida Hatta, putri sulung Hatta yang ikut masuk ke ruang perawatan, mengenang Soekarno terbangun ketika ayahnya datang.

Soekarno meraba-raba mencari kacamatanya agar bisa melihat Hatta lebih jelas. Di sisi ranjang, Hatta duduk sambil menggenggam tangan sahabatnya.***


Daftar Rujukan Naskah

  • Hatta, Mohammad. (1960). Demokrasi Kita. Jakarta, Pandji Masjarakat.
  • Hatta, Mohammad. (1979). Mohammad Hatta: Memoir. Jakarta, Tintamas Indonesia.
  • Lubis, Mochtar (penyusun). (1988). Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-Surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957–1965. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
  • Ramadhan K.H. (2012). Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi. Jakarta, Ufuk Press. Edisi ini digunakan dalam liputan yang dirujuk dan tercatat di Perpustakaan Jakarta. Book Detail
  • Rose, Mavis. (1991). Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta. Terjemahan Hermawan Sulistyo. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
  • Santoso, Aris, dkk. (2009). Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Yogyakarta, Bentang Pustaka.
  • Soekarnoputra, Guntur. (1977). Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku. Jakarta, Dela Rohita.
  • Swasono, Meutia Farida (ed.). (1980). Bung Hatta: Pribadi dalam Kenangan. Jakarta, Penerbit Sinar Harapan dan Universitas Indonesia Press.
  • Indonesia Raya, edisi 28 November serta 1 dan 3 Desember 1956. Ditelusuri melalui kutipan ulang dalam liputan sejarah. cnbcindonesia.com