Kementerian Keuangan masih menghitung dampak penerimaan negara dan manfaat masyarakat sebelum memutuskan usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tahun 2027.
KOSONGSATU.ID — Kementerian Keuangan tengah mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2027. Hingga pembaruan terakhir pada 13 November 2026, pemerintah belum menetapkan besaran baru maupun jadwal penerapannya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta. Usulan penyesuaian tersebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Hidayat, sebagaimana dikutip detikFinance, Kemenkeu tengah menimbang dua konsekuensi utama. Pemerintah menelaah manfaat kenaikan batas bebas pajak bagi masyarakat sekaligus dampaknya terhadap penerimaan negara.
Karena masih berstatus kajian, penyebutan tahun 2027 belum memastikan bulan pelaksanaan maupun nilai kenaikannya. Bagi pekerja, pengaruh perubahan ini terhadap potongan pajak pribadi baru bisa dihitung setelah aturan resmi terbit.
Batas PTKP Mengikuti Status Keluarga
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto dalam menghitung pajak orang pribadi. Batas ini berbeda dari tarif pajak karena menentukan bagian penghasilan yang dibebaskan dari potongan.
Saat ini, besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan Rp54 juta per tahun, atau setara Rp4,5 juta per bulan. Terdapat tambahan Rp4,5 juta per tahun bagi pekerja berstatus menikah.
Pemerintah juga memberikan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan yang memenuhi syarat, maksimal tiga orang per keluarga. Dengan skema tersebut, batas bebas pajak setiap pekerja bervariasi bergantung kondisi keluarga.
Belum Berlaku Januari Mendatang
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyesuaian PTKP belum akan berlaku pada Januari 2027. Keterangan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada 5 November 2026.
Merujuk laporan ANTARA, Airlangga menegaskan pembahasan lintas kementerian masih perlu dilanjutkan sebelum kebijakan dieksekusi. Pemerintah juga belum menetapkan tanggal pengganti setelah Januari 2027.
Dengan status yang masih berupa kajian, belum ada kepastian mengenai nominal penghematan pajak bagi karyawan. Masyarakat masih harus menunggu keputusan final terkait besaran angka dan waktu pemberlakuannya.***
Tinggalkan Balasan