Narasi sejarah 1965 selalu bising. Bung Karno bersikeras memilih istilah Gestok (Gerakan 1 Oktober) ketimbang G30S atau Gestapu. Sejarawan NU Agus Sunyoto bahkan menyebut sejarah diputarbalikkan. Simak polemik nama yang mengubah arah bangsa.
KOSONGSATU.ID – Setiap kali kalender menunjuk bulan September, ingatan kolektif bangsa ini selalu terlempar pada satu pusaran kelam di tahun 1965. Selama lebih dari tiga dekade, rezim Orde Baru membakukan memori tersebut lewat satu akronim seragam: G30S/PKI. Namun, sejarah selalu menyimpan celah. Di balik narasi tunggal itu, terselip perang linguistik dan ideologi antara Presiden Soekarno dan pihak militer.
Bung Karno dengan tegas menolak sebutan Gerakan 30 September (G30S), apalagi Gestapu. Sang Proklamator memegang teguh istilahnya sendiri yang ia yakini lebih akurat secara fakta: Gestok, kependekan dari Gerakan Satu Oktober.
Perbedaan penyebutan ini bukan sekadar urusan selera bahasa, melainkan pertarungan politik untuk mendefinisikan siapa yang bersalah, kapan peristiwa itu meletus, dan bagaimana sejarah harus mencatatnya.
Fakta Dini Hari 1 Oktober dan Gugatan Agus Sunyoto
Jika kita membongkar kembali kronologi kejadian, argumen Soekarno mengenai Gestok menemukan pijakan historisnya. Malam tanggal 30 September 1965, Jakarta masih bernapas biasa. Rahmawati Soekarnoputri memberi kesaksian bahwa pada malam itu, sekitar pukul 21.00 WIB, ayahnya masih berpidato santai dalam sebuah acara di Convention Hall Jakarta.
Belum ada letusan senjata. Belum ada jenderal yang tumbang.
Mimpi buruk itu baru pecah setelah pergantian hari. Sekelompok serdadu tak dikenal, yang menamakan diri mereka Pasukan Cakrabirawa di bawah komando Letkol Untung, mulai bergerak menjemput paksa para perwira tinggi Angkatan Darat. Tragedi berdarah itu berlangsung antara pukul 01.15 hingga menjelang subuh pukul 04.00 WIB. Hari sudah berganti kalender menjadi 1 Oktober 1965.
Fakta riil ini belakangan mendapat penebalan tajam dari mendiang sejarawan Nahdlatul Ulama (NU), Agus Sunyoto. Saat berbicara di Sekolah Sejarah PMII Purworejo pada 2 Oktober 2017 silam, penulis Atlas Walisongo itu dengan berani menegaskan bahwa peristiwa G30S/PKI sejatinya tidak pernah ada pada tanggal tersebut.
“G30S/PKI itu bohong. Jenderal-jenderal tidak dibunuh tanggal 30. Tanggal 30 September itu tidak ada peristiwa apa-apa. Jenderal-jenderal diculik 1 Oktober, dibunuh dini hari,” tegas Agus.
Menurut Agus, catatan resmi militer (ABRI) sendiri secara gamblang mengonfirmasi bahwa eksekusi perwira terjadi sekitar pukul 05.00 WIB pada tanggal 1 Oktober. Alasan kronologis inilah yang membuat Soekarno mantap menyebut peristiwa tersebut sebagai Gestok.
Lebih jauh, Agus mengkritik praktik negara selama puluhan tahun yang mewajibkan pengibaran bendera setengah tiang setiap 30 September. “Lah wong 30 September itu tidak terjadi apa-apa, kok upacara. Justru 1 Oktober malah dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Ini peristiwa diputar balik,” tukasnya.
Agus menyerukan pelurusan narasi agar generasi mendatang tak terus terkecoh. Ia menyamakan pembengkokan sejarah ini dengan banyak kasus lain, seperti klaim sepihak Thomas Stamford Raffles yang seolah menulis sendiri buku babon The History of Java.
Menindaklanjuti kegelisahan sejarah ini, aktivis Lesbumi Kediri, Nur Habib, menyebut organisasinya sampai mengirimkan usulan resmi kepada Presiden Joko Widodo pada 2022 agar 1 Oktober ditetapkan sebagai hari berkabung nasional.
Perang Akronim: Gestapu vs Gestok
Lalu, dari mana datangnya istilah Gestapu dan G30S yang begitu menggurita?
Militer, di bawah kendali Mayor Jenderal Soeharto kala itu, bergerak cepat merumuskan narasi. Dalam buku Gestapu 65, Salim Said mencatat Brigjen Soegandhi sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh).
Pemilihan akronim ini memendam pamrih psikologis yang luar biasa cerdik sekaligus mengerikan. Gestapu berima sempurna dengan Gestapo—polisi rahasia rezim Nazi Jerman yang tersohor kejam.
Militer sengaja memoles akronim ini agar publik langsung mengasosiasikan para pemberontak dengan kekejaman fasis pembantai manusia. Taktik ini sukses mengaduk emosi massa. Koran-koran dan majalah kala itu, seperti Liberty edisi November 1965, kompak memasang judul provokatif: “Keganasan Gestapu: Bengawan Solo Berdarah!”.
Bung Karno segera membaca siasat ini. Dalam sidang kabinet 9 Oktober 1965, ia menolak mentah-mentah penggunaan Gestapu yang sarat muatan politis. Ia bersikukuh memakai Gestok dan menggambarkan insiden berdarah itu sebagai complete overrompeling—sebuah penyerbuan dan pengepungan yang begitu sempurna terhadap dirinya.
Di sisi lain, sejarawan Asvi Warman Adam mencoba mengambil jalan tengah yang paling obyektif. Ia menilai nama “Gerakan 30 September” adalah istilah paling netral, sebab nama itulah yang mula-mula dicetuskan oleh para pelaku kudeta itu sendiri, yakni Letkol Untung dan kawan-kawan.
Mahmilub, Nawaksara, dan Jatuhnya Sang Putra Fajar
Peristiwa Gestok tak ubahnya pelatuk yang meruntuhkan panggung kekuasaan Soekarno. Lewat pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, Bung Karno berupaya membedah tiga dalang utama tragedi tersebut: pimpinan PKI yang keblinger, subversi Nekolim (Neokolonialisme-Imperialisme), dan oknum-oknum militer yang tak benar.
Sang Presiden mengutuk keras pembunuhan para jenderal. Ia menangis tersedu-sedu saat memakamkan tujuh Pahlawan Revolusi dan menaikkan pangkat mereka secara anumerta. Ia lekas membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili para pelaku.
Namun, Soekarno menolak memikul beban dosa Gestok sendirian. Ia menggugat MPRS yang menyudutkannya, mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas berbagai teror percobaan pembunuhan terhadap dirinya di masa lalu, seperti tragedi granat Cikini atau berondongan peluru dari pesawat tempur Maukar.
Sayangnya, angin politik berganti haluan. MPRS yang mulai dikuasai lawan politiknya menolak pertanggungjawaban tersebut. Lewat TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Jenderal Soeharto resmi memegang kendali kekuasaan.
Bung Karno diasingkan di Wisma Yaso, menjadi pesakitan politik di negerinya sendiri, hingga mengembuskan napas terakhir pada 21 Juni 1970 tanpa pernah bersinggungan dengan peradilan yang adil. Selama Orde Baru menancapkan kukunya, buku sejarah versi pemerintah, seperti karya Nugroho Notosusanto, mengunci rapat narasi tunggal, mengubur istilah Gestok dalam kesunyian.
Refleksi Historis: Memaafkan Tanpa Melupakan
Kebenaran seringkali berjalan lambat, tetapi ia tak pernah tersesat. Tuduhan keji yang menggantung di pundak Bung Karno perlahan luruh. Pada 2012 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres Nomor 83/TK/2012 yang menetapkan Soekarno sebagai Pahlawan Nasional. Secara hukum, gelar ini menggugurkan segala tuduhan pengkhianatan yang pernah dilekatkan padanya lewat Tap MPRS 1967.
Era Reformasi membuka brankas arsip yang lama terkunci. Para sejarawan kembali menelusuri literatur, membongkar dogma Orde Baru, dan menawarkan pelbagai perspektif baru, mulai dari analisis materialisme historis hingga telaah mendalam soal campur tangan intelijen asing seperti CIA dan KGB.
Membincang polemik Gestok hari ini bukan bertujuan merawat luka atau menyemai dendam usang. Sejarah tengah mengajarkan kita betapa berbahayanya kekuasaan yang memonopoli kebenaran lewat manipulasi kata dan waktu. Kita merawat ingatan 1965 dengan prinsip teguh: forgiving but not forgetting.
Kita memaafkan kekejaman masa lalu demi merajut persatuan, namun tegas menolak lupa agar bangsa ini tak lagi tergelincir ke lubang pertikaian yang sama. Marilah kita mewarisi api perjuangan para pendahulu, bukan sekadar mewarisi abunya.***
Daftar Pustaka:
- Notosusanto, Nugroho & Saleh, Ismail. Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia. Jakarta: Intermasa.
- Said, Salim. Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto. Bandung: Mizan.
- Kasenda, Peter. (2013). Hari-Hari Terakhir Sukarno. Depok: Komunitas Bambu.
- Anderson, Benedict R.O’G. & McVey, Ruth T. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal. (Cornell Paper).
- Sulastomo. Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Pambudi, A. Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa. Media Pressindo.
- Sulistyo, Hermawan. (2000). Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Setiawan, Hersri. (2003). Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press.
- Achadi, Mohammad. Kabut G30S: Menguak Peran CIA, MI6, dan KGB. Jakarta: Narasi.
Tinggalkan Balasan