Publik puas, tapi banyak yang masih curiga: apa semua gebrakan ini betul-betul beres?
Oleh: Redaksi KosongSatuID
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kepuasan publik yang tinggi dan capaian di sektor sosial-lingkungan. Namun di balik itu, masih ada kritik keras soal transparansi, tata kelola, dan konsistensi janji politik.
Satu tahun bukan waktu panjang, tapi cukup untuk menilai arah. Dan di tahun pertama Prabowo-Gibran, arah itu mulai terlihat—meski belum tentu lurus.
Dari berbagai survei, publik tampak memberi “kartu hijau”.
Poltracking mencatat 78,1 persen masyarakat puas. Lembaga Index Politica bahkan mencatat 83,5 persen. Angka yang, buat ukuran pemerintahan baru, termasuk tinggi.
Artinya apa? Setidaknya publik merasa ada gerak. Ada energi baru di awal pemerintahan ini.
Tapi kepuasan bukan jaminan semuanya berjalan baik. Kalau kita buka lebih dalam, catatannya berlapis.
Langkah Positif yang Terlihat
Di bidang lingkungan, pemerintah mulai menutup dan merevitalisasi ratusan TPA open dumping. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 246 dari 343 lokasi sudah berbenah. Satu langkah kecil, tapi strategis. Karena sampah itu bukan cuma urusan bau, tapi juga simbol: seberapa serius negara membersihkan dirinya sendiri.
Dari luar negeri, nada yang terdengar juga cukup ramah. CNBC Indonesia melaporkan bahwa media internasional menilai Indonesia di bawah Prabowo-Gibran mulai mendorong stimulus ekonomi dan program populis. Artinya, kita masih dianggap pemain penting di kawasan.
Program sosial juga mulai digerakkan. “Makan Bergizi Gratis” jadi ikon yang menempel di kepala publik. Kalau dijalankan konsisten dan bersih, program semacam ini bisa jadi pondasi solidaritas sosial di tengah ekonomi yang tak menentu.
Tapi, Ada Bayangan yang Tak Bisa Diabaikan
Sayangnya, di balik citra “bergerak cepat”, ada kritik tajam dari lembaga riset independen.
CELIOS mencatat penilaian buruk dalam hal tata kelola dan komunikasi publik: 72 persen responden menilai kinerja pemerintah buruk, 81 % menyoroti ketidaktransparanan anggaran, dan 91 % menilai komunikasi pemerintah sangat lemah. Angka-angka ini mengingatkan kita: kesan bisa tinggi, tapi kepercayaan dalam soal transparansi masih rendah.
Lalu soal janji politik.
Survei yang sama menemukan 56 persen publik menilai janji kampanye baru dijalankan sebagian kecil. Bahkan 43 persen merasa tak ada yang terwujud sama sekali. Artinya, ekspektasi rakyat belum terbayar dengan bukti nyata.
Masalah lain adalah ekspansi peran militer di ranah sipil. Reuters menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam program sosial seperti distribusi makanan sekolah. Sekilas tampak efisien, tapi ada bahaya laten: menipisnya batas antara sipil dan militer. Demokrasi yang sehat butuh keseimbangan, bukan perintah tunggal dari atas.
Dan di jalanan, tanda-tanda ketidakpuasan mulai terlihat. Demo mahasiswa, tagar #IndonesiaGelap, dan seruan keadilan sosial menunjukkan sebagian rakyat merasa belum didengar. Wikipedia bahkan mencatat gelombang protes 2025 sebagai “refleksi krisis kepercayaan terhadap pemerintah baru.”
Pelajaran untuk Lima Tahun ke Depan
Kalau pemerintahan ini mau bertahan bukan cuma di atas euforia awal, tapi juga di atas kepercayaan jangka panjang, tiga hal harus jadi fokus.
Pertama, transparansi, bukan sekadar pencitraan. Angka kepuasan bagus, tapi kalau data anggaran dan evaluasi program tak dibuka, publik cepat jenuh. Kepercayaan tumbuh dari kejujuran.
Kedua, realisasi janji yang konkret dan terukur. Rakyat tidak minta semua disulap dalam setahun, tapi mereka butuh bukti: sekolah gratis yang nyata, pangan bergizi yang sampai ke meja, bukan sekadar slogan di podium. Dan ketiga, efisiensi tanpa mengorbankan demokrasi.
Pemerintahan yang efektif boleh tegas, tapi jangan menutup telinga dari masyarakat sipil dan media. Kritik itu vitamin, bukan ancaman.
Awal pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dibilang “cerah dengan awan di kejauhan.” Publik masih percaya, tapi tanda-tanda waspada mulai muncul.
Citra kuat memang penting, tapi yang lebih penting adalah substansi yang konsisten—transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil.
Kalau tiga hal itu dijaga, lima tahun ke depan bisa jadi periode emas.
Tapi kalau tidak, kepuasan publik hari ini bisa berubah jadi kekecewaan kolektif esok.***
Tinggalkan Balasan