Perum Bulog menegaskan kebijakan ketat dalam pendistribusian bantuan pangan. Mereka yang tercatat terlibat dalam aktivitas judi online maupun jaringan terorisme akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.
KOSONGSATU.ID—Penegasan itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar daring, Senin (14/7/2025).
Rizal menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari aturan pemerintah dalam menjaga integritas program bantuan sosial.
“Kami tidak akan mentoleransi penyaluran bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judol (judi online) maupun aktivitas radikal. Ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku wilayah,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Rizal meminta para kepala daerah dan jajaran Bulog di daerah segera memperbarui data penerima. Ia menekankan pentingnya proses verifikasi menyeluruh agar bantuan tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang menyalahgunakan sistem negara.
“Segera lakukan pendataan ulang. Jika ada nama-nama yang terhubung dengan judi online atau kelompok teroris, harus segera dicoret dari daftar. Ini perintah tegas,” katanya.
Bulog saat ini dipercaya sebagai pelaksana distribusi bantuan pangan dari pemerintah pusat, dengan total penerima sebanyak 18.277.083 keluarga di seluruh Indonesia.
Penyaluran tersebut merupakan amanat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), sesuai dengan Surat Penugasan Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025. Untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, masing-masing keluarga akan menerima 20 kilogram beras, dibagikan dalam dua tahap.
Rizal menambahkan bahwa sistem distribusi Bulog kini diperkuat dengan platform digital yang memungkinkan pelacakan secara real-time. “Setiap pengiriman dapat dimonitor, karena aplikasi sudah berbasis by name, by address, dan terhubung langsung ke mitra transporter,” jelasnya.
Pengangkutan dilakukan oleh transporter resmi yang telah dikontrak Bulog, dengan pengawasan ketat dari aparat daerah. Kemasan beras pun dirancang khusus agar tahan bocor dan tetap utuh saat dikirim ke wilayah-wilayah ekstrem seperti Papua dan Maluku.
Selain tugas penyaluran bantuan, Bulog juga dimandatkan untuk mendistribusikan 1,3 juta ton beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Juli hingga Desember 2025.
Langkah pengetatan terhadap penerima bansos datang setelah laporan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam temuan 2024, terdeteksi 571.410 NIK penerima bansos terlibat judi online, dengan total transaksi mencapai 7,5 juta kali dan nilai deposit Rp957 miliar.
Bulog berharap kebijakan ini menjadi awal dari sistem bantuan sosial yang lebih akuntabel dan tepat sasaran, di tengah upaya nasional menata ulang basis data penerima manfaat secara digital dan terverifikasi.***
Tinggalkan Balasan